Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

BOYOLALI – Melanjutkan agenda Forum Gabungan OPD Kabupaten Boyolali tahun 2018 yang telah dilaksanakan pada Kamis (8/3) lalu, kali ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali melalui Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BP3D) kembali menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2018. Kegiatan ini digelar dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2019 yang digelar di Pendopo Gede Kabupaten Boyolali, pada Kamis (15/3).

Wakil Bupati (Wabup) M. Said Hidayat secara resmi membuka gelaran Musrenbang dengan dihadiri seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Boyolali. Wabup Said menjelaskan dengan adanya Musrenbang, Pemkab mampu mendengarkan aspirasi atau usulan darimasyarakat terkait dengan berbagai aspek seperti ekonomi, sosial budaya maupun infranstruktur.

“Tahapan mulai dari Musrenbang di desa sampai kabupaten, semua dalam rangka menampung peran serta masyarakat berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah. Kita mendengarkan aspirasi dari bawah kemudian kita jalankan apa yang menjadi kebijakan dari pemimpin,” ungkap Wabup Said.

Akan tetapi dengan melihat jumlah usulan yang telah ditampung tersebut, Wabup berharap rencana pembangunan dapat terlaksana sesuai dengan anggaran yang dimiliki Pemkab Boyolali. Dia meminta agar pembangunan yang menjadi prioritas dapat segera terwujud.

“Apa yang menjadi prioritas pembangunan harus segera kita jalankan. Sehingga perencanaan pembangunan antara Pemerintah pusat, provinsi dan kebijakan yang ada di daerah akan sinkron,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala  BP3D Kabupaten Boyolali, Nur Kamdani menjelaskan total usulan yang telah tertampung dari Musrenbang desa hingga Kecamatan mencapai 315 usulan kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 622 Miliar. Sedangkan usulan dari Pemkab Boyolali melalui OPD sebanyak 584 usulan dengan anggaran sebesar Rp 1,7 triliyun. Sehingga semua rencana pembangunan mencapai angka Rp 1,8 triliyun.