Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

WONOGIRI – Sebanyak tujuh desa/ kelurahan di Kabupaten Wonogiri berhasil menurunkan jumlah balita stunting (anak pendek karena gangguan pertumbuhan) dan prevelensi stunting pada anak, sepanjang 2021.

Desa Kerjo Lor Kecamatan Ngadirojo menurunkan 32 anak balita stunting, Kelurahan Gesing Kecamatan Kismantoro 34 anak, Desa Mangunharjo Kecamatan Jatipurno 30 anak, Desa Boto Kecamatan Jatiroto 28 anak. Selanjutnya Desa Pesido Kecamatan Jatiroto 24 anak, Desa Randusari Kecamatan Slogohimo 23 anak, dan Kelurahan Jatipurno Kecamatan Jatipurno 23 anak.

Lurah dan Kepala Desa masing-masing menerima penghargaan dari Bupati Wonogiri Joko Sutopo, bertepatan dengan acara Rembug Stunting Kabupaten Wonogiri Tahun 2021, Selasa (15/11/2021).

Pada acara yang digelar di Pendapa Rumah Dinas Bupati Wonogiri tersebut, Joko Sutopo berbagi strategi bagaimana upaya pemkab menekan dan menurunkan prevalensi stunting. Menurut bupati yang akrab disapa Mas Jekek ini, ada tiga hal utama yang dilakukan, yakni pendataan, pengalokasian anggaran, dan integrasi seluruh stakeholder.

“Bicara angka dan prevelensi stunting berarti kita bicara data. Data ini menjadi sangat penting, manakala proses pendataannya benar, pengolahan datanya benar, maka akan melahirkan kebijakan yang tepat sasaran,” ujar bupati.

Terkait kebijakan pengalokasian anggaran, Bupati menyebutkan, keberpihakan anggaran akan mendukung program-program Pemkab dalam penanganan stunting.

Salah satunya di Desa Kerjo Lor Kecamatan Ngadirojo, yang berhasil menurunkan angka balita stunting tertinggi di Kabupaten Wonogiri. Desa Kerjo Lor mengalokasikan anggaran sebesar Rp572.465.000 pada 2021, untuk berbagai program konvergensi penurunan stunting. Di antaranya air bersih, jamban sehat, PMT, PPKBD, Kader Jumantik, penyelenggaraan, pengadaan sarana prasarana dan peningkatan kapasitas kader Posyandu.

Sedangkan pada 2022, Desa Kerjo Lor mengalokasikan anggaran sebesar Rp453.795.000 untuk keberlanjutan kegiatan tersebut.

Strategi yang terakhir terkait dengan integrasi program kegiatan penurunan stunting. Bupati mengajak semua elemen untuk terlibat dalam upaya penurunan stunting, seperti dinas terkait, kecamatan, desa/kelurahan, dan fasilitas layanan kesehatan, untuk menggencarkan sosialisasi dan edukasi stunting.

Menurutnya, tidak hanya aparat pemerintah yang harus bergerak, penanganan kolektif diupayakan agar masalah stunting menjadi beban bersama yang harus ditangani sebagai prioritas.

“Perlu dibangun komunitas peduli kesehatan. Sudah ada komunitas wanita tani yang hasil tanamannya dapat memenuhi kebutuhan gizi harian. Kami juga menginstruksikan setiap desa untuk mengalokasikan dana desa sesuai nomenklatur yang ada, dan wajib melakukan sosialisasi dan edukasi terkait urgensi kasus-kasus stunting,” terang bupati.

Jekek merasa, tingginya kasus stunting di Kabupaten Wonogiri disebabkan oleh kemiskinan. Maka menurutnya, salah satu hal mendasar untuk menurunkan stunting adalah dengan menurunkan angka kemiskinan.

Sesuai data, kemiskinan di Kabupaten Wonogiri masih 10 persen, dan berdasarkan data penimbangan serentak pada Februari 2021, tercatat sebanyak 5.222 balita terdiagnosa dalam kondisi stunting, atau 14,07 persen dari total seluruh balita di Kabupaten Wonogiri.

Meski demikian, pihaknya optimistis mampu menurunkan angka stunting menjadi nol persen (zero stunting) dengan program yang telah disusun. Salah satunya, Program Bumilitase (Ibu Hamil dan Balita Makan Sehat) yang digawangi oleh Dinas Kesehatan dan TP PKK Kabupaten Wonogiri.

Penulis : SIKP_kominfowng
Editor: WH/Ul, DiskominfoJtg