Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

PURBALINGGA – Pendataan Sensus Penduduk (SP) secara online telah berlangsung dari pertengahan Februari sampai Mei 2020. Hasilnya, baru 26% penduduk Purbalingga atau 244.483 jiwa sudah melaksanakan SP Online. Sisanya 74% penduduk harus dilakukan sensus secara _offline_ (dari rumah ke rumah).

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purbalingga, Suprih Handayani, dalam acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi BPS Kabupaten Purbalingga, Kamis (18/6/2020) di Pendopo Dipokusumo.

“Alhamdulillah, Provinsi Jawa Tengah mencatat respon SP online tertinggi secara nasional, hampir 9,6 juta penduduk Jateng berkontribusi untuk SP Online. Di Kabupaten Purbalingga ada 244.483 jiwa yang sudah merespon SP online atau sekitar 26% dari total jumlah penduduk. Sehingga, yang 74% penduduk Purbalingga harus disensus secara offline,” katanya.

Suprih menjelaskan, sensus secara offline yang rencananya dilaksanakan pada September akan diubah prosesnya. Semula, menggunakan metode wawancara, namun karena ada refocusing anggaran maka akan diubah menjadi drop and pick up .

“Formulir kami drop melalui RT, kemudian setelah diisi akan kami ambil kembali. Karena keterbatasan anggaran, pengolahan datanya dilakukan tahun depan. Jadi dengan terpaksa, tahun ini BPS belum dapat menyajikan data,” tandasnya.

Suprih juga meminta agar kerja sama dengan jajaran Pemda Purbalingga tetap berlanjut pada SP Offline. Menurutnya, hasil sensus sangat membantu dalam pembangunan manusia. Selain itu, pada 15 Juni – 15 Juli pihaknya akan menurunkan petugas untuk melakukan survei pembaruan data potensi desa.

“Kami juga akan mendata dampak Covid-19 terhadap ketenagakerjaan. Akan dilakukan Survei Angkatan Kerja Nasional atau Saknas di bulan Agustus 2020 nanti,” ungkapnya.

Suprih menyampaikan, aplikasi berbasis One Touch Statistic (OTS) buatan BPS Kabupaten Purbalingga mendapatkan apresiasi dari Kemenpan-RB dengan lolos seleksi administrasi kompetisi inovasi pelayanan publik. OTS sendiri berisi data-data strategis Kabupaten Purbalingga seperti kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi dll, yang mudah dan cepat diakses.

“Kami menggunakan teknologi satelit dan aplikasi berbasis android dengan metode Kerangka Sampel Area (KSA), untuk membenahi data pangan terutama memperbaiki luas panen padi dan jagung. Sehingga estimasi produksi menjadi lebih akurat sampai tiga bulan ke depan. Dengan menggunakan KSA, kita dapat melakukan ramalan produksi sehingga ketahanan pangan akan terjaga,” ungkapnya.

Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi berharap pencanangan pembangunan zona integritas ini tidak hanya mampu mewujudkan wilayah bebas korupsi, tetapi juga birokrasi bersih melayani, serta mampu meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.

Bupati mengakui, pelayanan di bidang pendataan sangat krusial dan penting. Ia berharap dengan pencanangan ini, kualitas data BPS semakin baik, akurat dan dapat dipercaya.

“Segala sesuatu bermula dari data. Dengan data yang akurat, Insyaallah kebijakan-kebijakan yang diambil akan sesuai dan tepat sasaran,” katanya.

Tiwi menginformasikan, terkait penyaluran berbagai bantuan untuk warga yang terdampak Covid-19, pemkab sudah cukup maksimal, karena data kemiskinan sudah disesuaikan dengan data dari BPS yakni sebesar 15,03%.

Dia menambahkan, masyarakat Purbalingga yang mendapatkan berbagai bantuan regular seperti program keluarga harapan (PKH) maupun bantuan pangan nontunai (BPNT) ada 24%. Setelah terjadinya Covid-19, total bantuan yang diberikan, dapat mengkaver hampir 76% dari seluruh KK di Purbalingga.

“Itu pun masih ada keluhan dari bawah, oleh karenanya harus disadari bersama bahwa data yang akurat sangat penting,” pungkasnya.

Penulis : Gn/Humas
Editor : dnk/Diskominfo Jateng