Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

WONOSOBO – Pemkab Wonosobo menampik tuduhan tak berpihak pada rakyat dalam proses penganggaran APBD. Justru, sebanyak 60 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Kepala Bappeda Wonosobo Tarjo menerangkan, APBD tahun 2019 berjumlah Rp1,939 triliun. Dana tersebut berasal dari Dana Perimbangan, meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bagi hasil pajak, Pendapatan Asli Daerah seperti dari retribusi dan pengelolaan kekayaan daerah lainnya.

Tarjo melanjutkan, sumber pendapatan daerah juga berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan lain-lain yang sah seperti pendapatan hibah, bagi hasil pajak, bantuan keuangan provinsi serta alokasi dana desa dan Dana Insentif Desa.

“Dari dana APBD sebesar itu, lebih dari 60% nya digunakan untuk kepentingan publik atau masyarakat luas, dalam bentuk belanja modal, hibah, dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa,” tegas Tarjo.

Pihaknya lebih lanjut memaparkan, belanja tersebut digunakan antara lain untuk pembangunan ruang belajar siswa, jalan kabupaten, pasar induk, pembangunan wilayah kecamatan, saluran irigasi, dan hibah kepada organisasi kemasyarakatan.

“Dialokasikan juga untuk bantuan sosial ke masyarakat, bantuan keuangan kepada pemerintah desa, serta sejumlah kegiatan lainnya,” bebernya.

Sementara, 40 persen di antaranya, dialokasikan untuk menjadi belanja dan gaji pegawai, tunjangan serta hak lainnya, dan itu berasal dari DAU yang bersumber dari APBN.

Terpisah, Kepala BPKAD Wonosobo Junaedi, mengungkap hal serupa. Menurutnya, realisasi anggaran dalam APBD 2019 dibagi untuk dua jenis belanja, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung sebesar.

“Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program kegiatan, misalnya belanja pegawai yang terkait dengan gaji dan komponennya,” terangnya.

Ia menjelaskan komposisi APBD Kabupaten Wonosobo sudah proporsional. Mayoritas anggaran dialokasikan untuk program kegiatan untuk rakyat.

“Belanja publik hanya sebesar 20 persen saja, itu tidak benar. Dalam realisasi APBD tahun 2019 adalah Rp1,221 triliun atau sebesar 62,99%,” ucapnya.

Sebelumnya, sempat muncul pemberitaan di media sosial yang menyebut penganggaran APBD Wonosobo tahun 2019 tidak prorakyat. Netizen menuduh anggaran untuk rakyat hanya lima persen saja. Sementara untuk pegawai negeri mencapai 75 persen dan untuk rekanan 20 persen.

Penulis : Danang, Diskominfo Wonosobo
Editor : Rk, Diskominfo Jateng