Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

KLATEN – Sebanyak 73 pejabat yang berdinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten dimutasi oleh Bupati Klaten, Sri Mulyani. 73 pejabat itu, rinciannya sebanyak 29 pejabat eselon III dan 44 pejabat eselon IV.

Pelantikan dan Pengambilan sumpah atau janji pejabat administrator dan pejabat pengawas tersebut dilaksanakan di pendopo Pemkab Klaten,pada Jumat (23/02). Dihadiri Forkominda, Pimpinan OPD dan 200 tamu undangan.

Dalam sambutannya, Bupati Klaten mengatakan Pelantikan dan Pengambilan sumpah janji ini merupakan salah satu bagian dari penataan birokrasi di jajaran pemkab Klaten. Sri Mulyani berpesan agar seluruh pejabat baru yang dilantik hari ini, segera melaksanakan tugas dan fungsi dengan sebaik-baiknya, meningkatkan kinerja dan pembenahan administrasi.

“Dengan penunjukan pejabat baru ini semoga memberikan penyegaran dan penyemangat para staff untuk lebih giat bekerja, Selamat Bekerja, tugas baru sudah menanti,” tutur  Sri Mulyani.

Lebih lanjut Sri Mulyani menjelaskan, mutasi ini merupakan hal yang biasa untuk mendukung kinerja birokrasi  ada yang merasa senang maupun ada juga yang kecewa, kedepan guna mendukung kinerja tersebut akan ada lagi penataan pegawai lanjutan. Penataan diprioritaskan untuk pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Klaten, hal itu terkait keluarnya Permendagri No. 12/2017 yang salah satunya tentang pembubaran unit pelaksana teknis (UPT) Disdik.

“Kami sudah siapkan peraturan bupati (perbup) tentang pembubaran UPT Disdik. UPT Disdik bakal diganti menjadi koordinator wilayah (korwil). Hanya, korwil tak lagi diisi pejabat eselon,” kata Sri Mulyani.

Sementara itu, Kabid Mutasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Klaten, Slamet, mengatakan masih melakukan evaluasi terkait posisi jabatan eselon III dan IV yang kosong setelah rotasi pejabat. Disinggung pengisian jabatan eselon II yang hingga kini masih kosong, Slamet menuturkan masih menunggu proses koordinasi dan permohonan izin dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

 “Semoga tahun ini sudah ada proses pengisian. Dari sisi alokasi anggaran sudah disiapkan. Yang jelas saat ini ada sembilan jabatan eselon II kosong. Desember nanti bisa bertambah satu lagi sehingga ada 10 jabatan eselon II kosong,” jelas Slamet.