Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

PURBALINGGA – Sektor ekonomi masyarakat masih menjadi prioritas dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2022. Salah satunya adalah penyertaan modal untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni sebesar Rp4,362 miliar.

Informasi tersebut disampaikan Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi, pada acara Sidang Paripurna dengan topik pembahasan Penyampaian Rancangan Nota Kesepakatan Bersama antara Pemkab  Purbalingga dengan DPRD, tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022, di Ruang Rapat DPRD setempat, Senin (11/10/2021).

Bupati menjelaskan, nilai belanja daerah  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp2,030 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk tujuh prioritas pembangunan, di antaranya adalah pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Purbalingga.

“Selanjutnya diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendampingan dan stimulus kepada UMKM, industri, pertanian, ketenagakerjaan, dan pariwisata, termasuk pembangunan mall pelayanan publik,” imbuh Bupati Tiwi.

Selain pemberdayaan ekonomi masyarakat, kata bupati, fokus lainnya adalah sektor infrastruktur, khususnya pemeliharaan infrastruktur dasar berupa jalan dan kelengkapannya, irigasi infrastruktur GOR Indoor,  serta pembangunan gedung DPRD. Pada bidang sosial, fokus pembangunan diarahkan untuk perlindungan sosial bagi orang dengan kecacatan berat (ODKB), panti asuhan, yatim piatu, santunan kematian, serta jaminan kesehatan masyarakat miskin.

Di sisi lain, Tiwi melanjutkan, nilai pendapatan daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp1,975 triliun. Artinya, terdapat selisih antara proyeksi kebutuhan anggaran untuk belanja daerah dengan besaran pendapatan daerah.

Selisih tersebut, ujar bupati, akan ditutup dengan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) 2021, dengan nilai perkiraan  sebesar Rp60 miliar. Kelebihan anggaran pendapatan daerah sebesar Rp4,362 miliar akan dipakai untuk pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Purbalingga.

“(Anggaran) direncanakan akan dipergunakan untuk menambah penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD,” tandas bupati.

Penulis: Gn, Humas Purbalingga
Editor: Tn/Ul, Diskominfo Jateng