Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

REMBANG – Angka kemiskinan di Kabupaten Rembang pada 2022 turun 1,15 persen. Dari yang semula sebesar 15,80 persen pada 2021, turun menjadi 14,65 persen pada 2022.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Rembang selaku Ketua Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Mochamad Hanies Cholil Barro’, saat ditemui di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang, Senin (2/1/2023). Menurutnya, penurunan angka kemiskinan tersebut sudah sesuai target sebesar satu persen setiap tahunnya.

“Sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), sampai tahun 2025, angka kemiskinan targetnya 12 %,” ungkap wabub, yang akrab disapa Gus Hanies.

Disampaikan, terkait kemiskinan, sebenarnya masih terdapat kendala, yakni data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang selama ini sebagai acuan, ternyata masih harus diverifikasi lagi. Hal itu dilakukan agar lebih akurat.

“Kawan-kawan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) membangun sebuah sistem yang lumayan membantu, namanya Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan (Simnangkis). Salah satu fungsinya ya untuk verifikasi data kemiskinan,” imbuh Gus Hanies.

Gus Hanies mengungkapkan, ada beberapa indikator kemiskinan, di antaranya rumah tidak layak huni (RTLH), kepala rumah tangga tidak bekerja, anak tidak sekolah, anak stunting, listrik maupun penyakit kronis. Dan, yang paling menonjol, dilihat secara kasat mata adalah terkait RTLH, sehingga program bedah rumah tetap menjadi prioritas.

“Indikator penyakit kronis sudah tertangani melalui kawan-kawan di Puskesmas. Begitu pula stunting, kita keroyok bareng-bareng. Tapi memang yang paling nyolok di depan mata, ya rumah tidak layak huni (RTLH),” tuturnya.

Ditambahkan, bedah RTLH di lima kecamatan yang masuk kategori dengan kemiskinan ekstrem, meliputi Pancur, Pamotan, Sarang, Kragan, dan Sumber selama 2022, sudah sekitar 104 unit. Namun, masih ada sekitar 500 RTLH lagi yang perlu dibedah.

“Ini baru lima kecamatan yang menjadi percontohan penanganan kemiskinan ekstrem. Belum termasuk di kecamatan-kecamatan lain, RTLH masih banyak,” ungkapnya.

Yang dimaksud miskin ekstrem, lanjutnya, apabila pendapatan per kapita keluarga tersebut per hari di bawah Rp12 Ribu atau Rp360 Ribu per bulan. Jenis kemiskinan semacam ini yang akan ditangani terlebih dahulu.

Wabup menyampaikan, pihaknya mengintervensi desa dengan kemiskinan ekstrem secara bertahap. Pada 2022, ada lima kecamatan, pada 2023 juga akan mengintervensi lima kecamatan lain, kemudian pada 2024 mendatang, empat kecamatan.

Untuk program bedah rumah, wabup menuturkan, anggarannya dari berbagai sumber, yakni dari APBD, APBD provinsi, APBN, APBDes, sampai dana CSR sektor swasta.

Penulis: Mifta, Kominfo Rembang
Editor: Di, Diskominfo Jateng