Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

BANYUMAS – Rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) merupakan salah satu program yang dicanangkan pemerintah. Dengan begitu masyarakat berpenghasilan rendah dapat menempati rumah yang layak huni.

Hal tersebut disampaikan Bupati Banyumas Achmad Husein saat meninjau pembangunan program bantuan sosial rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Jumat (28/8/2020) di Kelurahan Bancarkembar, Purwokerto Utara. Bupati juga meninjau pembangunan RTLH di Kelurahan Kober, Purwokerto Barat dan Desa Kebocoran, Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas.

Menurut Husein, pihaknya akan terus memprioritaskan pembangunan rumah yang memang dibutuhkan, mengingat masih banyak warga yang rumahnya kurang layak huni. Pada kesempatan tersebut, bupati pun ikut mencoba memasang plester tembok di Kober dan Kebocoran.

“Kami akan akan terus berupaya melakukan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, namun memang tidak dapat terpenuhi seluruhnya sekaligus. Ada tahapan, proses, prosedur dan penentuan skala prioritas dalam menentukan sasaran kegiatan ini,” katanya.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Junaidi mengatakan, RTLH yang ada di Kabupaten Banyumas sampai 2020 masih 92.660 unit. Artinya pemerintah Kabupaten Banyumas masih punya pekerjaan rumah untuk meningkatkan rumah layak huni warga Banyumas.

Dia menjelaskan, upaya yang telah dilakukan antara lain, melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yang mana tahun ini kurang lebih ada sekitar 1.230-an unit. Selain itu melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang perumahan dengan alokasi 195 unit, dan dari Bantuan Keuangan Provinsi (Bankeuprov) untuk 156 desa, dengan masing-masing desa dialokasikan tiga unit, yang berarti ada 496 unit.

“Jumlah sekitar 3.200-an unit RTLH yang kami tangani tahun ini. Selain dari dana pemerintah, kami juga mengupayakan dana dari Corporate Social Responsibility (CSR) misalnya Baznas, Lazisnu Lazismu, REI, perbankan, dan sebagainya,” imbuhnya.

Junaidi mengaku, dari 2017 sampai 2020 ini yang sudah ditangani kurang lebih sebanyak 24 ribu unit. Data awal RTLH Kabupaten Banyumas pada 2015 dari Basis Data Terpadu (BDT) itu sebesar 116.700 unit, hingga saat ini sisanya masih 92.660 unit.

Besaran bantuan program BSPS, lanjutnya, sebesar Rp17,5 juta dengan peruntukan Rp15 juta untuk material dan Rp2,5 juta untuk membantu upah tenaga kerja. Sedangkan untuk Bankeuprov sebesar Rp10 juta.

“Berbeda dengan sebelumnya, bantuan yang diberikan saat ini harus ada kesanggupan swadaya dan pendampingan, sehingga pembangunan rumah betul-betul maksimal,” pungkas Junaidi.

Sukarso (54) warga RT 03 RW 07 Kelarahan Bancarkembar merasa senang mendapat bantuan rehab rumah. Dia mengaku, rumahnya dulu sering bocor kalau turun hujan.

“Alhamdulilah sekarang sudah permanen dan sudah bisa tenang,” katanya.

Hal yang sama diungkapkan oleh Eko (27) warga Bancarkembar, dia merasa bersyukur karena selain mendapat bantuan dari pemerintah juga mendapat bantuan dari keluarga dan tetangga.

“Terima kasih kepada semua, pemerintah, keluarga dan tetangga yang ikut membantu merehabilitasi rumah saya,” katanya senang.

Penulis : ec/Pemkab Banyumas
Editor : dnk/ul Diskominfo Jateng