Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

PURBALINGGA – Semakin meningkatnya jumlah pemudik dari zona merah Covid-19 ke Jawa Tengah, memerlukan kewaspadaan masyarakat. Namun demikian, hal ini jangan sampai memunculkan stigma negatif dan mengganggu kondusifitas.

“Para pemudik ini akan diminta menggunakan gelang identitas sebagai penanda untuk memudahkan pemantauan, namun jangan memancing masyarakat untuk beranggapan negatif,” tegas Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, saat memimpin rapat virtual dengan para camat dan Kepala Desa (Kades) se-Purbalingga, Selasa (14/4/2020) di ruang rapat bupati.

Tiwi, sapaan akrab bupati, menyadari sepenuhnya, masuknya para perantau ini bisa jadi berisiko membawa virus dari daerah asal. Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah desa untuk menyediakan tempat karantina khusus para pemudik. Tempat karantina ini diharapkan memiliki fasilitas yang layak.

“Desa kami harap untuk menyiapkan ruang karantina tersendiri bagi pemudik, yang dilengkapi dengan fasilitas MCK yang memadai,” katanya.

Tempat karantina tersebut berguna untuk menampung para pemudik selama 14 hari, agar virus yang kemungkinan terbawa tidak terlanjur meluas di rumah keluarganya yang ada di kampung.

Para Kades dan Kepala Kelurahan juga diminta mengintensifkan pemantauan posko di wilayahnya. Jika dibutuhkan, penggunaan Dana Desa dan pemberdayaan BUMDES bisa digunakan untuk mendukung upaya penanganan Covid-19.

“Antara lain untuk pembentukan posko gugus tugas, belanja disinfektan, dan Jaringan Pengaman Sosial (JPS) bagi masyarakat yang terdampak Covid-19,” tambahnya.

Disinggung soal besaran JPS, Tiwi menjelaskan nilai JPS nantinya akan disamakan sehingga tidak menimbulkan konflik. Ia juga memahami keresahan di tingkat bawah akibat dinamika kebijakan JPS di pemerintah pusat. Meski demikian, ia berpesan soal pendataan harus benar-benar diperhatikan.

“Semua keluarga terdampak harus terdata dengan baik dan benar,” pungkasnya.

Penulis : Gn, Humas Purbalingga
Editor : Rk, Diskominfo Jateng