Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

MAGELANG – Untuk menekan risiko dalam pelaksanaan pembangunan, Inspektorat Kota Magelang membekali para pejabat mengenai internalisasi manajemen risiko untuk mendukung pelaksanaan pembangunan secara ekonomis, efektif dan efisien. Kegiatan tu diadakan di Aula Adipura Kencana kompleks Kantor Wali Kota Magelang, Rabu (19/2/2020) diikuti oleh pimpinan SKPD, kepala sekolah, pengawas serta auditor di  lingkungan Pemerintah Kota Magelang.

“Saya mengapresiasi Inspektorat yang menginisiasi kegiatan ini tentang bagaimana mengelola risiko, yang muaranya memastikan pembangunan di Kota Magelang dalam berjalan secara ekonomis, efektif dan efisien,” kata Wali Kota Sigit Widyonindito, dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Wali Kota Magelang Windarti Agustina.

Dikatakannya, dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan, kepala daerah dibantu para kepala SKPD sebagai penanggungjawab pelaksanaan tugas dan fungsi, membutuhkan rentang kendali yang dalam setiap tahapannya memiliki risiko-risiko, baik yang dapat dikendalikan maupun tidak dapat dikendalikan. Karenanya, kewaspadaan dan kehati-hatian mesti dilakukan dengan menguasai manajemen risiko.

Widyaiswara Ahli Utama dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah, Kunto Nugroho, menjelaskan, risiko merupakan bagian dari kemungkinan masalah yang akan dihadapi. Risiko ada yang diantisipasi, namun ada juga yang tiba-tiba terjadi.

“Kita tidak ingin risiko itu menjadi masalah. Sehingga bagaimana kita bisa mengidentifikasi, merevitalisasi, mengantisipasi,” katanya.

Maka dari itu, lanjut Kunto, manajemen risiko adalah satu pendekatan yang sistematis terkait budaya, aktualisasi habituasi (pembiasaan), yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Magelang melalui Inspektorat.

“Saya dengar SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah) dan Satgas di Kota Magelang sudah terbentuk. Kalau sistem sudah jadi pembiasaan, jadi budaya, tinggal diproses, nanti tinggal menentukan tindakan terbaik,” jelasnya.

Ditambahkan, jika system tersebut berjalan, bukan tidak mungkin tujuan dan visi misi Kota Magelang akan terwujud. Hal tersebut membutuhkan komitmen kuat dari seluruh jajaran Pemerintah Kota Magelang.

Terkait dengan SPIP, Inspektur Kota Magelang, Sumartono menjelaskan, sistem tersebut merupakan pilar akuntabilitas. SPIP menjadi alat untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif dan melaporkan pengelolaan keuangan negara secara handal.

“Selain itu juga untuk mengamankan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan,” tuturnya.

Penulis : pro/kotamgl

Editor : WH Diskominfo Jtg

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin