Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

UNGARAN – Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Dinas Sosial siap membantu warga asli Kabupaten Semarang yang kembali dari Papua pascakerusuhan di Wamena pada September lalu. Bupati Semarang Mundjirin juga menyatakan siap menampung jika ada warga yang menginginkan mutasi pekerjaan ke wilayahnya.

“Kami akan membantu warga terdampak kerusuhan Wamena yang kembali ke sini. Termasuk jika menginginkan mutasi atau pindah berkaitan dengan pekerjaannya,” katanya usai menyerahkan bantuan risiko sosial kepada perwakilan keluarga korban kerusuhan Wamena di salah satu kecamatan perbatasan, Kamis (24/10/2019) siang.

Bantuan risiko sosial yang diserahkan berasal dari APBD Kabupaten Semarang dan APBN. Di antaranya, uang tunai Rp1 juta, kebutuhan pokok sehari-hari, terpal dan lainnya. Warga korban kerusuhan Wamena menyatakan terima kasih atas bantuan yang diberikan Pemkab Semarang. Mereka senang karena merasa diperhatikan.

“Saya ucapkan terima kasih atas bantuannya,” katanya tanpa mau identitasnya dipublikasikan. Hal itu dilakukan sebagai langkah pengaman untuk menjaga keselamatannya dan keluarga jika kelak kembali ke Papua. Pasalnya, ada temannya yang mendapat perlakuan kekerasan setelah hasil wawancara dengannya tersebar di media massa.

Mendengar cerita miris itu, Bupati H Mundjirin meminta korban untuk sabar dan ikhlas menerima keadaan. Dia juga menyarankan korban untuk menenangkan pikiran sebelum mengambil langkah selanjutnya.

“Pikirkan dulu dengan matang untuk mengambil keputusan selanjutnya. Kami siap membantu jika memang ingin tetap tinggal di sini,” kata bupati, didampingi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang Gunadi dan perangkat kecamatan setempat.

Kepala Dinas Sosial melalui Kepala Bidang Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPMKS) Rini Widiastuti menjelaskan, bantuan diberikan kepada warga yang menanggung risiko sosial terkait peristiwa yang dialaminya. Terkait dampak kerusuhan rasial di Wamena Papua, Rini menyebutkan pihaknya terus berkoordinasi dengan Pemprov Jateng untuk mendata warga yang kembali ke Jawa, terutama ke Kabupaten Semarang. Tak hanya itu, Dinas Sosial juga menggerakkan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) untuk aktif mendata jika ada warga yang pulang secara mandiri.

“Namun sampai dengan saat ini kami belum menemukannya,” katanya.

Penulis : Junaedi, Diskominfo Kab Semarang

Editor : Ul, Diskominfo Jateng