Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

CILACAP – Pemerintah Kabupaten Cilacap, belum lama ini mewakili Indonesia dalam mewujudkan kota tangguh bencana, bahkan Cilacap menjadi satu-satunya kabupaten/kota di Indonesia yang ditunjuk untuk menghadiri forum ‘Global Final Wrap-up Workshop on Making City Resilience’ di Incheon, Korea Selatan, 4-8 Maret 2019 lalu, bersama dengan 19 pemerintah daerah dari berbagai negara.

Hal inilah yang menjadi alasan, beberapa Kabupaten dari Nusa Tenggara diantaranya Kabupaten Nagekeo Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Timur, Lombok Barat dan Lombok Tengah Nusa tenggara Barat mengadakan Kunjungan Kerja ke Pemkab Cilacap terkalit dengan pengembangan Kabupaten Tangguh Bencana (Selasa/2/4/2019).  Rombongan yang diterima di Ruang Gadri Setda Kabupaten Cilacap.

Dalam sambutannya Bupati Cilacap yang disampaikan oleh Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Cilacap, Drs. Indro Cahyono, M.M, mengatakan bahwa Kabupaten Cilacap termasuk daerah rawan bencana, mulai dari bencana banjir, kekeringan, longsor, gempa dan bahkan Tsunami.

Sedangkan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap, Drs. Tri Komara Sidhy, M.M dalam paparanya menjelaskan,  Kabupaten Tangguh Bencana adalah Kab/Kota yang mampu menahan, menyerap, beradaptasi dengan dan memulihkan diri dari akibat bencana secara tepat waktu dan efisien sambil tetap mempertahankan struktur dan fungsi-fungsi dasarnya. Berbagai upaya yang dilakukan Pemkab Cilacap dalam menghadapi ancaman bencana yang bisa datang sewaktu-waktu diantaranya dengan membuat program-program pengurangan risiko bencana yang terintegrasi yaitu Rencana Aksi. Rencana aksi merupakan dokumen yang berisikan program-program pengurangan risiko bencana yang terintegrasi.

Rencana aksi ini  milik Kabupaten Cilacap yang dirumuskan berdasarkan penilaian 10 langkah mendasar scorcecard dan bertujuan untuk mengisi gap (kelemahan) yang diidentifikasi, sehingga Kabupaten Cilacap dapat memperkuat ketangguhannya. Rencana Aksi disusun dan disepakati oleh seluruh stakeholder terkait Penanggulangan Bencana (pemerintah, lembaga usaha, dan masyarakat).(gs)