Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Surakarta – Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menyediakan transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat terus dipegang teguh. Salah satunya dengan meluncurkan bus Trans Jateng.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono KS menyampaikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengamanatkan, pemerintah daerah provinsi wajib menyediakan angkutan umum untuk jasa angkutan orang maupun barang antar kota dalam provinsi yang aman, nyaman, dan terjangkau.

“Kami mengupayakan betul mengenai angkutan umum perkotaan berbasis bus untuk kawasan aglomerasi akan kita prioritaskan. Saya kemarin mencoba di Banyumas dan Purbalingga itu nyaman,” terangnya saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) BRT Trans Jateng di Grha Solo Raya, Senin (4/2/2019).

Sri Puryono mencontohkan, transportasi publik di kota terbesar di RRT, Shanghai, yang betul-betul nyaman bagi masyarakat. Kesadaran masyarakat untuk menumpang transportasi umum sangat tinggi. Tanpa adanya kondektur, masyarakat sudah tertib menumpang bus dengan berbekal koin untuk sekali jalan. Selain itu, untuk mengoptimalkan penggunaan transportasi publik, pemerintah RRT pun ketat membatasi kepemilikan kendaraan bermotor.

“Gambaran di Shanghai itu tidak perlu kondektur, cukup menggunakan koin dan ada (area) yang dipisahkan antara penumpang manula, ibu hamil, dan pelajar. Di sana kepemilikan kendaraan roda empat juga betul-betul dibatasi, apalagi kalau pendatang. Pajak dan harga kendaraan itu hampir sama, jadi benar-benar diarahkan pada penggunaan angkutan massal,” jelasnya.

Mantan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah itu juga mendorong keberadaan BLUD terkait transportasi publik dapat beroperasi secara mandiri, tanpa membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

“Transportasi publik harus diperhatikan, ini tidak bisa ditawar-tawar. Keberadaan BLUD juga harus mandiri, jangan membebani APBD,” tegas Sekda.

Sri Puryono berharap, FGD yang menghadirkan ahli transportasi dan ahli ekonomi tersebut dapat merumuskan skema yang tepat untuk mendukung pembentukan BLUD Trans Jateng ke depannya.

“Ada ahli ekonomi dan transportasi yang hadir, maka FGD ini harus benar-benar matang. Harus ada tolok ukur yang jelas dan jangan sampai ada trial and error,” harapnya.

Senada dengan Sri Puryono, Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah Hadi Santoso menjelaskan, diskusi tentang sistem transportasi publik dan rencana pembentukan BLUD betul-betul menjadi fokus pemerintah bersama anggota legislatif. Terlebih, upaya penyediaan transportasi publik untuk kawasan aglomerasi merupakan salah satu program unggulan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan wakilnya Taj Yasin Maimoen.

Menurutnya, negara, provinsi, kota yang maju tidak dilihat dari mal atau gedung-gedung yang tinggi. Tetapi dari layanan transportasi massal yang canggih dan baik.

“Kita akan berbenah untuk memberikan layanan transportasi massal yang makin baik. Di Jateng bukan pertama hadir BRT, bahkan sudah ada dua koridor yang aktif dan kita akan terus dorong agar optimal,” jelas Hadi.

Dia juga mengapresiasi layanan BRT Trans Jateng yang kini semakin baik. Pihaknya bahkan sempat merasakan sendiri kenyamanan saat menumpang bus tersebut.

“Kita tinjau langsung ke terminal, bahkan numpak langsung dan memang sudah lebih baik,” ungkapnya.

Terkait keterlibatan pemilik bus jasa transportasi, Hadi menyampaikan, mereka juga terlibat aktif, baik di koridor Semarang maupun Banyumas. Keamanan, kenyamanan, dan keterjangkauan tarif memang sangat penting dan harus betul-betul diperhatikan.

“Jangan sampai masyarakat punya trauma persepsi tentang transportasi umum,” pungkasnya.

Penulis : Ar, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Foto : Humas Jateng