Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

BANJARNEGARA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dispermades PPKB) Kabupaten Banjarnegara, Senin (14/1/2019) menggelar Rakor evaluasi pemegang kas desa dan sosialisasi kebjakan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2019. Rakor dihadiri Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono, Kepala Dispermades PPKB, Kabag Organisasi, camat, Direktur PD BPR Mandiraja, kades dan sekdes dari 266 desa. 

Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono dalam pengarahannya mengingatkan bahwa berdasarkan ketentuan Mendagri Nomor 46 tahun 2016 tentang laporan desa, makan seluruh desa telah diamanahkan untuk menyelesaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) akhir tahun, LPPD akhir masa jabatan, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa.“Saya menyadari, tugas-tugas kepala desa dan perangkat desa bukanlah semakin ringan, tetapi semakin berat dan kompleks,” kata bupati, “Di awal tahun 2019 ini, saya ingin memastikan bahwa APBDesa ditetapkan paling akhir 31 Desember 2018 dengan berpedoman pada aturan yang berlaku.” 

Aturan yang dimaksud bupati adalah Perbup nomor 79 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBDesa tahun 2019. Adapun ruang lingkup pedoman penyusunan APBDes terdiri dari sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten dengan kewenangan desa, RKP Desa, prinsip penyusunan APB Desa, kebijakan penyusunan APB Desa dan teknis penyusunan APB Desa.

Selain hal tersebut, Budhi Sarwono juga meminta desa-desa untuk mempersiapkan pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2019.“Tahun ini selain gelaran pesta demokrasi serentak, juga ada sebanyak 197 desa yang akan menyelenggarakan Pilkades serentak. Kami meminta kepada desa-desa yang akan menyelenggarakan Pilkades serentak untuk mempersiapkan sejak awal terkait perencanaan, penganggaran, pembentukan panitia dan penyusunan pentahapannya,” pintanya.

Kepala Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara, Drs Agus Kusuma MM menerangkan, kegiatan ini merupakan momen untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan desa khususnya pada proses pencairan dana APBDesa dari rekening kas desa.“Kegiatan ini sebagai upaya menyamakan persepsi kebijakan Pemerintah terkait Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD). Kami berharap kendala-kendala yang terjadi di tahun 2018 bisa tertangani dan tidak terjadi lagi di tahun 2019.”

Agus Kusuma juga menyebut bahwa Kabupaten Banjarnegara berhasil meraih penghargaan sebagai peringkat III se-Jawa Tengah dalam penyaluran DAK Fisik terbaik, sekaligus peringkat II dalam penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2018.“Kami ucapkan terima kasih atas kerja keras para kades, sekdes dan perangkat desa. Semoga tetap konsisten untuk meningkatkan prestasi dan pelayanan yang lebih baik,” katanya disambut tepuk  tangan riuh 500 lebih undangan yang hadir.

Acara dilanjutkan dengan sosialisasi tentang mekanisme dana transfer melalui BPR BKK oleh Direktur PD BPR BKK Sri Hayati. Pada kesempatan ini Bupati juga memberikan kuis kepada para perangkat desa dengan aneka hadiah menarik. Pertanyaan yang diajukan antara lain tentang visi Banjarnegara, Undang-Undang Desa dan pengetahuan umum.