Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Surakarta – Insan media diminta membuktikan kepada masyarakat jika media mereka sumber informasi yang kredibel dan berkualitas. Terlebih dengan maraknya hoaks maupun berita palsu yang beredar belakangan ini.

Hal tersebut disampaikan Presiden RI Ir Joko Widodo saat membuka Kongres XXVI Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di The Sunan Hotel, Jumat (28/9). Turut mendampingi Presiden, Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP.

Jokowi mengatakan membanjirnya informasi melalui media sosial, menyebabkan penyebaran berita bohong atau hoaks semakin merajalela dengan memanfaatkan ruang kebebasan dan demokrasi yang ada. Maraknya hoaks ini tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga terjadi di berbagai negara di dunia.

Ditambahkan, penyebaran hoaks kebanyakan dilakukan melalui media abal-abal yang tidak terdaftar atau tidak jelas penanggungjawabnya. Ada pula yang disebarkan melalui media sosial, seperti grup WhatsApp. Untuk lebih meyakinkan pembacanya, mereka sering kali mencantumkan situs atau media sebagai rujukan. Karenanya, masyarakat sangat membutuhkan media yang bisa memberikan informasi aktual dan sesuai fakta, serta berkualitas.

“Ini adalah kesempatan bagi media membuktikan kepada rakyat bahwa media merupakan sumber informasi yang kredibel dan berkualitas,” ujarnya.

Jokowi menegaskan satu artikel yang dibuat wartawan bisa menentukan nasib masa depan sebuah bangsa, mengingat dalam artikel tersebut mengandung kekuatan besar yang menentukan persepsi publik. Sehingga dibutuhkan wartawan-wartawan yang memiliki dedikasi tinggi dalam menjaga martabat dan etika profesinya dengan menyajikan informasi sesuai kaidah jurnalisme.

“Di sinilah tanggung jawab wartawan, tanggung jawab besar PWI untuk memberikan panduan agar media bisa membedakan antara substansi dan yang sensasi, antara yang benar dan yang salah, antara yang asli dan yang palsu, antara ujaran kebenaran dan ujaran kebencian,” tutur mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Selain itu, imbuh Jokowi, di tengah kekacauan dan disorientasi sebagai dampak dari digital disruption, PWI memiliki tugas untuk memberikan pendidikan literasi media kepada masyarakat. Dengan begitu warga bisa mengonsumsi media secara sehat, mempunyai daya tangkap dalam menghadapi berita-berita hoaks, serta mampu memilih dan memilah informasi yang datang kepada mereka.

“Itulah tugas dan peran PWI yang semakin penting untuk memberikan panduan ke sana,” tegasnya.

Sementara itu, dalam hubungan media dengan pemerintah, dia mendukung kebebasan pers untuk melakukan kritikan terhadap pemerintahan. Sebab kritikan tersebut akan memunculkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel. Namun yang perlu diingat kritik berbeda dengan fitnah, provokasi, dan tidak mencari-cari kesalahan.

“Mengingat peran penting media pada perkembangan demokrasi di Indonesia, maka kebebasan pers menjadi hal yang utama yang perlu dijaga dan menjadi semangat reformasi. Media harus dilindungi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Karena itu jangan ada yang menghalangi media dalam menjalankan kerja jurnalismenya, jangan ada yang melakukan kekerasan kepada wartawan yang tengah menjalankan profesinya,” tegas Presiden.

Jokowi juga mengajak seluruh anggota PWI dan seluruh wartawan untuk bersama membangun demokrasi di Indonesia jauh lebih berkualitas, sehat, dan kuat. Sehingga dapat menjaga masyarakat untuk tidak terpecah belah.

“Ingat bahwa persatuan adalah aset bangsa yang harus kita jaga, harus kita rawat, pelihara dan kita pertahankan,” pungkasnya.

Penulis : Kh, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin