Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

PEKALONGAN – Dalam rangka percepatan mengatasi rob di Kota Pekalongan, Walikota Pekalongan, Moch Saelany Machfudz telah menandatangani usulan untuk menyisihkan anggaran sebesar Rp5 miliar dari anggaran pembangunan tanggul ke Provinsi.

“Saya sudah tanda tangani untuk permohonan menyisihkan dari anggaran Rp128 miliar ke Provinsi dan sudah dikawal bersama teman-teman LSM langsung disana. Dari provinsi nanti akan memberi dari mana silakan. Bersama dikawal, mudah-mudahan bisa sesuai permohonan yang diajukan,” tandasnya.

Usulan untuk menyisihkan anggaran senilai Rp5 miliar itu, nantinya akan digunakan untuk penanganan rob dengan waktu yang lebih cepat dan dinilai efektif menanggulangi rob sembari menunggu realisasi tanggul.

Awalnya Usulan itu disampaikan Anggota DPRD Kota Pekalongan, Mofid. Dia mendapatkan masukan tersebut dari LSM dan ormas peduli rob yang satu suara ingin mencari solusi penanggulangan rob yang lebih cepat. “Memang sudah ada pembangunan tanggul dengan nilai Rp128 miliar tapi pekerjaannya membutuhkan waktu lama. Sedangkan disini rob masih terus terjadi dan jika dibiarkan maka bisa semakin merusak infrastruktur dan psikologis masyarakat,” tuturnya.

Sehingga berdasarkan masukan dari LSM dan ormas, ia meminta walikota dapat mengusulkan apa yang menjadi masukan tersebut. Jika tidak bisa, ia berharap walikota bisa mencarikan jalan lain agar solusi usulan masyarakat itu dapat direalisasikan.

“Anggaran Rp5 miliar itu untuk menanggulangi bibir pantai dari mulai Krematorium ke barat itu ada sepanjang 1.300 meter. Namun 300 meter diantaranya rusak parah dan diduga menjadi penyebab rob semakin parah sehingga perlu ditangulangi,” tambah Mofid yang ditemui saat menggelar sidak bersama anggota DPRD dari dapil utara, kemarin.

Sidak dilaksanakan untuk melihat langsung kondisi kerusakan geotube yang disampaikan LSM dan ormas. Selain 300 meter kerusakan tanggul, ia juga menyatakan bahwa ada titik masuknya air di perbatasan Kota dan Kabupaten Pekalongan yakni lewat lubang pengairan tambak.

“Untuk masalah itu sebenarnya solusi murah, tidak memakan biaya banyak. Kami sudah sidak kesana dan melihat sendiri bahwa disana memang ada 13 titik masuknya air dari muara perbatasan ke wilayah Kota Pekalongan. Itu murah sekali menanggulanginya tapi sudah kami usulkan hingga saat ini belum direspon,” katanya.

Koordinator LSM Kota Pekalongan, Ahmad Yusuf menambahkan, pihaknya memang sengaja mengajak seluruh anggota DPRD dari dapil utara untuk bersama serius menangani rob. Berdasarkan survey dan pemetaan yang dilakukannya, Yusuf menyatakan bahwa penanganan bibir pantai menjadi salah satu hal yang penting dalam menanggulangi rob.

“Kami sudah survey dari Krematorium hingga Bitingan sepanjang 1.300 meter, ada 300 meter kerusakan parah pada geotube yang merupakan tanggul air laut dan itu perlu segera diperbaiki. Setelah dihitung costnya muncul angka Rp5 miliar. Itu tidak seberapa jika dibandingkan anggaran pembangunan tanggul. Menurut kami efektifitasnya juga tinggi,” jelasnya.

Pembenahan tanggul di bibir pantai merupakan salah satu upaya yang harus disegerakan karena justru tanggul itulah yang langsung berbatasan dengan laut. Jika dapat diperbaiki dan ditinggikan maka setidaknya bisa mengurangi dampak rob di Kota Pekalongan. (Dinkominfo Kota Pekalongan)