Jangan Curiga

  • 27 Jun
  • bidang ikp
  • No Comments

Semarang – Pilkada serentak yang berlangsung Rabu (27/6) di 171 daerah di Indonesia, secara umum dinilai Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo berlangsung lancar. Meski ada sejumlah kendala di beberapa daerah, tapi semuanya bisa diatasi.

“Kemendagri sudah tiga hari ini terus memantau. Yang pertama memastikan anggaran daerah tepat waktu. Yang kedua mengenai logistik semua sudah terkirim, yang di kepulauan sampai di pegunungan di Papua, sudah clear semua. Tim panwas sudah ke TPS. Secara prinsip, penyelenggaraan sudah berjalan baik. Tinggal tadi muncul Sinjai,” bebernya kepada awak media usai melakukan teleconference pantauan pelaksanaan pilkada serentak di TPS 6 Kelurahan Jomblang Kecamatan Candisari, Rabu (27/6).

Didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Dr Ir Sri Puryono KS MP, Ketua Bawaslu Abhan, dan Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo, Tjahyo membeberkan, masalah Kabupaten Sinjai adalah keterlambatan pasangan calon petahana Sabirin Yahya-Andi Mahyanto Massarappi dalam menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang menyebabkan mereka didiskualifikasi KPU setempat. Mereka terlambat lima menit dari waktu yang diberikan KPU, di mana mereka mesti melaporkan paling lambat Senin (25/6) pukul 18.00 WITA.

Masalah lain, adanya kertas suara basah yang sudah diatasi dengan pengeringan, kantor panwas Jayawijaya Papua diisukan terbakar tapi ternyata hanya pintunya yang terbakar. Ada pula persoalan Kabupaten Nduga yang tetap menjalankan pemilihan gubernur, sementara pemilihan bupatinya ditunda karena ketua KPU-nya dipecat. Pemilihan bupati di Paniai Papua juga ditunda karena masih ada sengketa hukum. Namun untuk laporan pelanggaran, Tjahyo menuturkan belum menerima.

Secara prinsip, imbuhnya, pemerintah yang sudah berpengalaman 2015 dan 2017 meyakini bahwa KPU dan Bawaslu sudah sangat profesional. Dan netralitas pemerintah, TNI, Polri juga sudah ditunjukkan pada pilkada serentak sebelumnya.

“Sekarang pun sama komitmennya. Hanya 2018 sekarang hawanya pileg dan pilpres sehingga kecurigaannya tinggi. Yakinlah, TNI, Polri, pemerintah, KPU dan Bawaslu bekerja sesuai undang-undang. Teman-teman pers dan masyarakat juga sudah terus memantau. Jadi, janganlah curiga,” tutupnya.

Penulis : Rt, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

 

Berita Terkait