Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

BANJARNEGARA – Sebanyak 40 peserta mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan II Tahun 2018. Mereka merupakan Pejabat Struktural Eselon IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Senin (05/03). Kegiatan ini diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Pemkab Banjarnegara. Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 102 hari, mulai tangal 5 Maret 2017 sampai 6 Juli 2017 bertempat di Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Kalipalet Banjarnegara.

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara, Drs. Masrur Hadi mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk membentuk kompetensi kepemimpinan operasional pada pejabat struktural eselon IV yang akan berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepemerintahan di instansinya masing-masing.

“Kompetensi yang dibangun pada Diklatpim Tingkat IV adalah kompetensi kepemimpinan operasional, yakni kemampuan membuat perencanaan kegiatan instansi dan memimpin keberhasilan implementasi pelaksanaan kegiatan tersebut” katanya.

Dia menjelaskan, kemampuan kepemimpinan operasional dapat diindikasikan dengan beberapa kemampuan, diantaranya kemampuan membangun karakter dan sikap perilaku integritas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan untuk menjunjung tinggi etika publik, taat pada nilai-nilai, norma, moralitas dan bertanggungjawab dalam memimpin unit instansinya.

“Kemudian kemampuan membuat perencanaan pelaksanaan kegiatan instansi, melakukan kolaborasi secara internal dan eksternal, melakukan inovasi sesuai bidang tugasnya, serta kemampuan mengoptimalkan seluruh potensi sumberdaya internal dan eksternal organisasi dalam implementasi kegiatan unit instansinya” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Drs. Indarto, M.Si, Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara mengatakan pengembangan kompetensi merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karir. Sedangkan pengembangkan kompetensi dapat dilaksanakan dalam bentuk pendidikan dan/atau pelatihan.

“Penyelenggaraan Diklatpim IV tidak hanya membekali peserta dengan kompetensi yang dibutuhkan menjadi pemimpin operasional saja, tetapi juga menjadi pemimpin yang inovatif. Oleh karena itu peserta Diklatpim IV dituntut mampu menunjukan kinerjanya dalam merancang suatu perubahan di unit kerjanya dan memimpin perubahan tersebut sehingga memberikan hasil yang signifikan” katanya.

Menurutnya sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, isu tentang pelayanan publik selalu menarik untuk dikaji dan dibahas, karena pelayanan publik menjadi salah satu barometer keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Pelayanan publik yang prima menjadi sesuatu yang mutlak dilakukan oleh pemerintah daerah guna membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, karena kepercayaan ini akan melahirkan dukungan positif bagi penyelenggaraan pemerintah daerah.

“Dalam rangka reformasi birokrasi, perlu adanya perubahan paradigam Sumber Daya Manusia khususnya di bidang pelayanan, mengingat masih rendahnya komitmen untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Inilah urgensi Diklat Kepemimpinan bagi para pejabat struktural untuk menjawab tantangan terhadap dinamika masyarakat khususnya dalam memberikan pelayanan” katanya.