KOMISI IV DPR RI : CADANGAN BERAS 6 BULAN DI BULOG SRAGEN MASIH BAGUS

  • 07 Feb
  • yandip prov jateng
  • No Comments

SRAGEN – Ketua Komisi IV DPR RI, Edy Prabowo, M.M., M.BA mengatakan bahwa kondisi cadangan beras selama enam bulan kedepan di Gudang Bulog Sragen masih bagus. Hal ini disampaikannya pada saat mengunjungi Gudang Bulog Sragen yang merupakan rangkaian acara Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI di Provinsi Jawa Tengah.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Bupati Sragen, Dedy Endriyatno, S.E, Anggota Komisi IV DPR RI, Direktur Utama Bulog, Kepala Perum Bulog serta perwakilan kelompok Petani Kab Sragen.

Edy Prabowo mengatakan, bahwa tujuan kunjungan kerja rombongan Komisi IV untuk melihat secara langsung kondisi ketersediaan maupun cadangan beras yang ada di Gudang Bulog Sragen.

“Kami beserta rombongan ingin melihat dan memastikan langsung kondisi mengenai ketersediaan dan kualitas beras yang ada di gudang Bulog Sragen, khususnya Provinsi Jawa Tengah,” ungkap Edy Prabowo dalam pidatonya.

“Bulog tidak mengenal beras bekas, karena Bulog mempunyai batas waktu penyimpanan beras yakni maksimal selama 6 bulan. Oleh karena itu, Bulog menjadi benteng terakhir cadangan pangan masyarakat” imbuhnya.

Terkait pengelolaan, dia menyakini Bulog memiliki kekuatan manajemen yang bagus. Bahkan, kualitas beras Bulog semakin lama makin baik meskipun di beberapa daerah yang harus mendapat perhatian khusus karena berasnya kurang baik.

Wakil Bupati dalam sambutannya menyampaikan kepada Ketua Komisi IV DPR RI bahwa Sragen menolak import beras karena saat ini Pemkab Sragen sedang gencar dalam revitalisasi dibidang Pertanian.

“Saat ini di Sragen sedang giat – giatnya melakukan revitalisasi dibidang Pertanian. Bahwa kami Pemkab Sragen dan para Petani, dengan tegas menolak adanya import beras,” Ujar Wakil Bupati.

“Sragen menduduki peringkat ke-2 se Jawa Tengah sebagai Penyangga Pangan Nasional. Namun, saat ini lahan pertanian di Sragen telah berkurang karena adanya proyek nasional pembangunan jalan tol Solo – Kertosono yaitu berkurang seluas 220 Hektar,” lanjutnya.

Karena adanya proyek tersebut, Wakil Bupati berharap ada kompensasi dari pemerintah pusat, agar produksi tetap meningkat dan target produktifitas pertanian tidak mengalami penurunan. (Humas)/(pj).

Berita Terkait