Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
APEL PERDANA 2018, WAKIL WALIKOTA CEK KELENGKAPAN PERSONIL ASN
- 02 Jan
- yandip prov jateng
- No Comments

SOLO – Bertempat di halaman Balaikota Surakarta, seluruh jajaran ASN Pemerintah Kota Surakarta melaksanakan apel bersama awal taun dengan dipimpin oleh Wakil Walikota Surakarta, Achmad Purnomo. Dalam pelaksanaan apel tersebut, Wakil Walikota meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melaporkan kehadiran personil ASN baik yang hadir maupun tidak hadir dengan disebutkan alasannya. Apel diikuti 44 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ditambah 5 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dari jumlah tersebut, hanya tiga OPD yang menghadiri apel dengan lengkap, sementara sisanya tidak lengkap yang diantaranya melaksanakan tugas dalam ruangan, dinas luar, sakit, hingga tanpa keterangan.
Menanggapi hal tersebut Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Surakarta, Rakhmat Sutomo, mengatakan siap memberi sanksi sesuai peraturan yang ada. BKPPD sebagai OPD yang menangani kepegawaian akan mendalami alasan ketidakhadiran ASN apkah terlambat, sakit, atau tanpa keterangan. ASN yang tidak hadir tanpa keterangan akan ditindaklanjuti dengan teguran atau pembinaan.
“Sesuai PP 53, ASN yang tidak hadir tanpa keterangan bisa diberi teguran lisan dan pembinaan. Teguran itu pun sudah masuk rekaman pelanggaran. Tapi nanti saya cek lagi, bisa saja mereka datang terlambat,” jelas Kepala BKPPD, Rahkmat Sutomo.
Berdasarkan laporan masing-masing OPD, tercatat 23 ASN absen tanpa keterangan. Para ASN yang absen tanpa keterangan terdiri dari 10 orang dari Dinas Kebudayaan, 5 orang dari Satpol PP, 4 orang dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah, 2 orang dari BPBD, 1 orang dari Dinas Koperasi dan UMKM, serta 1 orang dari Dinas Pendidikan.
Sementara itu, Walikota Surakarta menyatakan tingkat kehadiran ASN pada apel awal tahun terhitung cukup baik karena jika dibandingkan 6 ribu ASN dan hanya ada 23 yang absen, maka bisa dikatakan tidak lebih dari 1% ASN yang tidak hadir tanpa keterangan.
“Kalau dibandingkan 6 ribuan ASN yang ada, yang tanpa izin ini kan tidak ada satu persen. Saya kan hafal mana yang izin sakit, ada juga yang umrah, serta tugas pelayanan, seperti Dispendukcapil dan Dishub,” jelas Walikota Surakarta.