Taj Yasin Upayakan Fasilitas Perpustakaan Masuk Desa

  • 26 Jul
  • ikp
  • No Comments

SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Taj Yasin akan mengupayakan fasiltas perpustakaan masuk di desa-desa, meskipun capaian Indeks Pembangunan Litetasi Masyarakat (IPLM) mengalami peningkatan dari 13,67 persen pada 2023 menjadi 15,14 persen pada 2024.

 

“Yang masih jadi PR yakni infrastruktur litetasi, seperti perpustakaan,” katanya saat mendampingi kunjungan kerja reses Komisi X DPR RI, di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng, Jumat (25/7/2025).

 

Oleh karena itu, kata dia, Pemerintah Provinsi Jateng akan mengupayakan tata kelola perpustakaan, menguatkan kompetensi pustakawan, dan mendorong kolaborasi dengan komunitas literasi.

 

Dari sisi infrastruktur, kata Taj Yasin, pemprov mengupayakan agar perpustakaan masuk ke desa-desa, melalui program Kecamatan Berdaya.

 

“Nah ini tadi sudah disampaikan ke pemerintah pusat yakni Perpusnas untuk bersinergi,” katanya.

 

Ditambahkan, literasi bukan semata soal infrastruktur. Akan tetapi juga budaya membaca yang perlu dibangun dari keluarga, sekolah, hingga komunitas.

 

“Anak-anak diajak budaya membaca. Ajak minimal 1,5 jam membaca buku, didampingi orang tuanya dalam sehari,” katanya.

 

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Jateng, Rahmah Nur Hayati mengatakan, penguatan perpustakaan bisa didorong melalui akreditasi.

 

“Untuk perpustakaan yang masuk ke desa-desa, juga butuh dukungan Kementerian Desa. Di Jateng juga ada program Pesantren Obah, bagaimana menguatkan literasi santri dan bisa koordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag),” katanya.

 

Ketua Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Jateng, Dyah Nugraheni, mengatakan, dalam upaya penguatan literasi, perlu memeratakan tenaga pengelola atau pustakawan.

 

Pihaknya juga menyampaikan aspirasi kepada Komisi X DPR RI, agar UU 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, bisa direvisi. Supaya bisa mendukung upaya penguatan digital, serta kelembagaan lain di bidang perpustakaan.

 

Dewan perpustakaan, kata dia, juga harus dibentuk untuk mengawasi pengembangannya di pusat, daerah, dan provinsi.

 

“Kami juga ingin dukungan untuk meningkatkan kemampuan tenaga perpustakaan. Jadi, dengan berbagai macam tantangan, kita bisa eksis. Kami perlu dukungan dan Pemprov Jateng dan DPR RI,” katanya. (Humas Jateng)*ul

 

Berita Terkait