Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

SEMARANG – Data statistik pembangunan di Provinsi Jawa Tengah selalu menjadi hal penting bagi perkembangan ekonomi secara nasional. Hal itu yang menjadi catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia (RI) selama ini.

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan hal tersebut dalam kegiatan Penandatanganan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Badan Pusat Statistik RI, tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Pengembangan Data serta Informasi Statistik, dalam rangka pembangunan daerah di Grhadika Bhakti Praja, Jumat (4/7/2025). Menurutnya, Provinsi Jawa Tengah berperan penting terhadap dinamika perekonomian nasional.

“Betapa pentingnya Provinsi Jawa Tengah terhadap dinamika perekonomian nasional. Setiap dinamika yang terjadi di Jawa Tengah, denyut apapun pasti berpengaruh pada ekonomi nasional,” ujar Amalia.

Ditambahkan, BPS RI mencatat dari sisi ekonomi, perekonomian Jawa Tengah menyumbang 8,25 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada 2024, atau peringkat keempat dari 38 provinsi. Tidak hanya itu, sebanyak 196,13 juta jiwa penduduk usia produktif Indonesia pada 2025 sekitar 26,4 juta penduduk usia produktif, atau 13,45 persen adalah penduduk Jawa Tengah.

“Dari sebanyak 31.776 industri besar dan sedang di tanah air pada tahun 2022, sebanyak 14 persen di antaranya disumbang oleh Jawa Tengah. Dari sebanyak 30,6 juta ton produksi beras nasional sepanjang tahun 2024, ada 16,7 persen disumbang oleh Jawa Tengah,” bebernya.

Amalia menyebutkan, membangun Jawa Tengah berarti membangun 13,4 persen Indonesia. Karena berdasarkan proyeksi jumlah penduduk dan data BPS, jumlah penduduk Jawa Tengah pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 38,2 juta jiwa, yang artinya peringkat tiga besar dari seluruh provinsi di Indonesia.

“Ini setara dengah sepertujuh penduduk Indonesia,” ujarnya.

Oleh sebab itu, jelas Amalia, BPS akan meningkatkan kualitas data statistik di Jawa Tengah, yang tentu akan menjadi sangat strategis dan urgen, untuk terus bisa memberikan fakta dan data perkembangan lapangan yang tepat dan akurat.

“Yang selanjutnya nanti bisa digunakan oleh gubernur dan jajarannya, untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran,” harapnya.

Amalia juga mengatakan, visi pembangunan Jawa Tengah di tahun 2025-2045 yang tercantum di Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah Jawa Tengah sebagai penumpu lumbung pangan,dan industri nasional yang maju, sejahtera, berbudaya, dan berkelanjutan. Menurutnya, hal itu memang sesuai dengan potret data yang ada di Jawa Tengah, karena pada 2024 kontribusi lapangan besar di sektor pertanian dan industri terhadap ekonomi di Jawa Tengah, hampir 50 persennya disumbang oleh industri dan pertanian.

“Bapak Gubernur (Ahmad Luthfi) juga sudah menyampaikan, sepertiga dari ekonomi Jawa Tengah ditopang sektor industri manufaktur, dan sekitar 14 persennya disumbang pertanian,” ucap Amalia.

Pihaknya akan dorong peningkatan kualitas data di tiga hal yaitu industri, data pertanian dan data investasi. Menyinggung soal investasi, Amalia memuji Jawa Tengah banyak dilirik oleh investor.

“Bahkan banyak industri di Jawa Barat yang memindahkan lokasi usahanya ke Jawa Tengah. Jawa Tengah ini ibaratnya seorang gadis cantik yang sedang tumbuh, dan pertumbuhannya harus kita ukur secara akurat dan tepat oleh BPS,” pujinya.

Amalia mengibaratkan, di ilmu kedokteran, data seperti catatan laboratorium. Kalau hasil cek laboratorium datanya salah, maka obat yang diberikan juga salah. Apabila, data statistik yang diberikan kurang tepat, maka pusat kebijakan yang dirumuskan di pemprov, pemkab, dan pemkot, juga kurang tepat.

Oleh sebab itu niat BPS hadir di Jawa Tengah, tuturnya, adalah untuk terus meningkatkan keakuratan dan ketepatan data laboratorium atau data lapangan, yang diharapkan kebijakan yang dirumuskan akan lebih akurat.

Disampaikan, penandatanganan atau MOU itu merupakan kali pertama antara BPS dengan Provinsi Jawa Tengah. BPS sangat apresiasi atas sambutan hangat di Jawa Tengah dalam rangka meningkatkan kualitas data statistik, supaya lebih tepat dan akurat, sehingga nantinya data statistik ini bisa dijadikan basis bagi gubernur dan jajarannya, untuk menghasilkan resep kebijakan yang lebih tepat.

“Kalau datanya bagus, resepnya akan tepat. Kalau diagnosanya bagus maka obatnya tidak akan keliru. Dengan kolaborasi ini kami berharap BPS bisa mengumpulkan data yang lebih baik, lebih komprehensif sesuai dengan fakta lapangan, dan kami saat ini terus komitmen meningkatkan kualitas pencatatan, meningkatkan keakuratan dalam kita menyusun data statistik,” ujarnya.

Apalagi pada tahun depan, BPS akan melakukan Sensus Ekonomi (SE) 2026. Jadi langkah Provinsi Jawa Tengah-BPS ini merupakan langkah strategis, karena tahun depan Sensus Ekonomi ini adalah hajat besar nasional. Dengan Sensus Ekonomi, BPS bisa betul-betul mencatat aktivitas ekonomi dengan komprehensif.

“Yang namanya sensus itu bukan sampel tapi mendata keseluruhan denyut dan aktivitas ekonomi Indonesia termasuk Jawa Tengah. Oleh sebab itu Sensus Ekonomi 2026 itu nantinya juga akan dipayungi (terlindungi) oleh MOU ini. Sehingga, nanti pencatatan yang saat ini akan kami terus perbaiki berbasis MOU, yang hari ini kami tandatangani akan menjadi payung SE 2026, sehingga Jateng akan bisa merumuskan kebijakan berbasis data atau Data Driven Policy,” pungkasnya. (Ak/Ul, Diskominfo Jateng)