Kementerian PKP Gandeng Pemprov Jateng, Sediakan Rumah Murah dan Layak bagi Masyarakat

  • 21 Jun
  • ikp
  • No Comments

SEMARANG – Alangkah riang hati Nur Cholis, setelah mendapat kemudahan mengangsur rumah subsidi. Kini, ia tak lagi “ngontrak“, setelah menerima program penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan ASN di lingkup Provinsi Jawa Tengah.

 

Dia bercerita, dulu susah mendapat rumah karena kesulitan memenuhi syarat yang ditentukan dari perbankan. Namun, kondisi berubah setelah mendapat program yang digagas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

 

Kini, mimpi memiliki rumah warga Kelurahan Sijeruk-Kendal itu, mulai terwujud.

 

“Harapannya saya bisa segera menempati dan tidak ngontrak lagi. Kalau saya ambil 15 tahun, angsuran per bulan sekitar Rp1,28 juta, masih terjangkau untuk saya, masih sisa untuk yang lain,” ujar PPPK di SMK Negeri Pegandon itu, Jumat (20/6/2025) malam.

 

Kisah Nur Cholis, merupakan salah satu contoh dari penerima program penyediaan rumah dari pemerintah, bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan ASN di lingkup provinsi Jawa Tengah. Total, pada 2025 disediakan kuota sebanyak 20 ribu unit.

 

Untuk itulah, bertempat di Gedung Grhadika Bhakti Praja, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 35 bupati/wali kota, BPS RI, Tapera, serta Bank Jateng, melakukan penandatanganan kesepakatan, terkait Penyediaan dan Pemutahkiran Data, Informasi Statistik Penyelenggaraan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dan ASN Pemda di Provinsi Jawa Tengah.

 

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyambut baik upaya pemerintah pusat melalui Kementerian PKP. Menurutnya, hal tersebut linier dengan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyediakan perumahan bagi warganya, melalui program Satu KK Satu Rumah Layak Huni.

 

Ditambahkan, pihaknya bekerja keras untuk menuntaskan pemenuhan kebutuhan rumah masyarakat miskin (backlog), sebanyak 310.855 unit.

 

“Maka hari ini dengan bupati/wali kota kita melakukan rapat untuk memvalidkan data. Sehingga, tidak hanya kewajiban pemerintah pusat, pemerintah provinsi, semua stakeholder kita libatkan, Baznas, CSR, dan pihak ketiga, semuanya bisa mengikis kebutuhan rumah yang bagian dari unsur miskin ekstrem di tempat kita,” urainya.

 

Luthfi menyebutkan, intervensi program penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) telah dilakukan dengan melibatkan pemerintah pusat dan provinsi/ kabupaten/ kota. Hal itu juga didukung oleh CSR swasta di Jawa Tengah, dari 2022-2024 jumlah total penanganan sebanyak 1.408.100 unit.

 

Sementara, pada 2025, Program Penanganan Perumahan di Jawa Tengah sebanyak 26.356 unit. Jumlah itu terdiri dari penanganan bersumber APBD Provinsi Jawa Tengah sebanyak 17.510 unit, meliputi Bankeu Pemdes sebanyak 17.000 unit, dan backlog sebanyak 510 unit.

 

Selain itu bersumber pula dari APBD Kabupaten/ Kota sebanyak 6.776 unit. Juga keikutsertaan pihak swasta melalui corporate social responsibility (CSR) dari Rokok Nojorono, Astra, Bank Jateng, Djarum, Yayasan Buddha Tzuchi, dan Baznas Jateng sebanyak 2.070 unit.

 

“Provinsi Jawa Tengah sudah mempunyai program Satu KK Satu Rumah Layak Huni. Ini kita ambil dari fiskal yang kita sisihkan. 2025 RTLH akan kita bangun 17 ribu rumah, harapannya lima tahun ke depan, tidak ada lagi rumah miskin ekstrem di tempat kita,” paparnya.

 

Dirjen Bidang Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Aziz Andriansyah mengatakan, program itu bertujuan mengurangi backlog perumahan dan menyediakan rumah bagi warga. Sehingga, penandatanganan kesepakatan itu penting untuk memastikan kevalidan data.

 

“Pendataan jadi hal penting, karena dari data tersebut kebijakan bisa diarahkan. Kita bisa mengetahui kemiskinan ekstrem berapa, kebutuhan perumahan, data RTLH berapa, dan siapa yang harus menerima, sehingga tidak salah sasaran dalam penyaluran,” ungkapnya.

 

Aziz menyebutkan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tengah berjuang untuk menambah kuota rumah subsidi, dengan total ada sekitar 350 ribu unit.

 

“Nah, ini kesempatan untuk seluruh stakeholder bergandengan tangan, gotong royong, untuk mengurangi angka backlog, dan endingnya kita mengentaskan kemiskinan,” pungkas Aziz. (Pd/Ul, Diskominfo Jateng)

 

 

Berita Terkait