Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

TEGAL – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi memberikan ruang seluas-luasnya kepada organisasi masyarakat Fatayat NU, untuk bereksplorasi dalam mendukung pembangunan daerah. Salah satunya, melalui pengembangan program Kecamatan Berdaya.

Menurut gubernur, membangun daerah tidak bisa dilakukan oleh pemerintah provinsi sendiri, namun butuh kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/ kota, stakeholder, serta organisasi kemasyarakatan.

“Provinsi sudah punya program kecamatan berdaya. Di dalamnya ada perempuan-perempuan yang kita beri program, untuk membikin ekonomi kreatif,” kata Luthfi, saat menghadiri Peringatan Harlah ke-75 dan Halalbihalal Fatayat NU Jawa Tengah, di Pendopo Kota Tegal, Minggu (4/5/2025).

Dia meminta Fatayat NU untuk terlibat dalam mengembangkan program Kecamatan Berdaya, di masing-masing kecamatan pada 35 kabupaten/ kota. Jadikan kecamatan sebagai pusat pemberdayaan kelompok perempuan, anak, pemuda, disabilitas, dan lainnya. Pemeritah provinsi melalui dinas terkait, bahkan sejumlah kementerian, siap memberikan program-program pemberdayaan.

Karenanya, Pemprov Jateng juga siap menerima masukan gagasan pembangunan dari Fatayat NU, supaya bisa mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.

Dalam kesempatan itu, mantan Kapolda Jateng ini mengatakan, rencana pembangunan jangka menengah daerah telah ditentukan. Pada 2025, pemprov fokus pada pembangunan infrastruktur. Sedangkan pada 2026 diarahkan pada swasembada pangan. Di samping itu persoalan pengentasan kemiskinan juga menjadi prioritas yang harus diselesaikan secara komprehensif dan holistik.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Fatayat NU, Margaret Aliyatul Maimunah mengatakan, menjadi perempuan berdaya dan berkarya dapat dilakukan dengan berbagai cara. Baik menjadi perempuan yang berkiprah di tempat publik maupun menjadi ibu rumah tangga.

“Menjadi ibu rumah tangga itu juga tidak sekadar selesai pada pekerjaan rumah. Tapi harus bisa meningkatkan kualitasnya, karena harus melahirkan generasi penerus bangsa,” tuturnya.

Dalam pembangunan nasional dan daerah, imbuh Margaret, peran perempuan tidak bisa dikesampingkan atau ditinggalkan. Perempuan harus berpartisipasi dalam pembangunan, mulai dari lingkup keluarga.

“Kami siap mendukung program-program pemerintah, khususnya pengentasan kemiskinan dan stunting,” ujar dia. (Humas Jateng)*ul