Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

PURBALINGGA – Sebanyak 90 orang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga tahun 2024 di wilayah Kabupaten Purbalingga diminta segera bekerja, agar setiap proses dan tahapan Pilkada Serentak berjalan baik sesuai rencana.

 

 

 

Mereka akan bertugas di 18 kecamatan di Purbalingga selama delapan bulan, yakni 16 Mei 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.

 

 

 

Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, meminta pada PPK untuk berkolaborasi intensif dengan pemerintah kecamatan dan desa setempat.

 

 

 

“Jalin sinergi, jalin komunikasi, dan koordinasi yang baik dengan teman-teman camat unsur forkopimcam dan kepala desa. Nanti mungkin panjenengan tidak bisa kerja sendirian,” kata Bupati Tiwi dalam acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pilkada Serentak 2024, di Tien Catering, Purbalingga, Kamis (16/5/2024).

 

 

 

Bupati juga berpesan agar PPK melaksanakan tugas dengan baik di setiap tahapan Pilkada Serentak 2024. Mereka harus selalu menjunjung tinggi asas netralitas, integritas, dan asas profesionalisme saat bertugas.

 

 

 

Tiwi juga menginstruksikan kepada para camat yang hadir untuk membantu tugas PPK, di antaranya menyediakan kantor dan personel untuk Sekretariat PPK.

 

 

 

“Mempersiapkan personel untuk sekretariat PPK, biasanya agak lama. Jadi mulai sekarang, Bapak/Ibu camat mulai memetakan. Pak Asisten 1 (Aspemkesra Sekda) segera surati camat agar tahapan-tahapan Pilkada 2024 ini tidak terganggu,” katanya.

 

 

 

Selain itu, PPPK diimbau untuk membantu penyelenggaraan sosialisasi Pilkada 2024 kepada masyarakat.

 

 

 

“Tolok ukur kesuksesan juga diukur dari tingkat partisipasi. Pemilu Serentak kemarin ada peningkatan dari 78 persen ke 80 persen. Ini suatu hal yang baik. Artinya, pendidikan politik sudah baik, kesadaran masyarakat Purbalingga akan pentingnya berpolitik betul-betul disadari,” katanya.

 

 

 

Ketua KPU Purbalingga, Zamaahsari mengungkapkan, pihaknya telah menerima hibah anggaran penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024, dari Pemkab Purbalingga.

 

 

 

“Anggaran sudah NPHD (askah Perjanjian Hibah Daerah) pada November 2023, sejumlah Rp 30 miliar untuk pelaksanaan Pilkada. Ini membuktikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga serius untuk melaksanakan Pilkada 2024,” katanya.

 

 

 

Lebih lanjut, KPU juga tengah melakukan pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat desa/kelurahan. Terdapat 1.187 orang yang lolos seleksi administrasi. Mereka akan dijaring menjadi 717 orang melalui tes berbasis komputer.

 

 

Zamaahsari juga berpesan kepada anggota PPK terlantik untuk selalu menjaga integritas, loyalitas dan netralitas saat melaksanakan tugasnya.

 

 

 

“Tolong besok bagi teman-teman ini di kawal betul jangan sampai ada satu pemilih yang punya hak untuk memilih tidak masuk dalam DPT. Saya minta tidak hanya partisipasi yang tinggi, tapi juga tidak ada masalah apapun dalam proses pelaksanaannya baik tahapan awal maupun tahapan akhir,” terangnya.

 

 

 

 

Sebagai informasi, 90 orang PPK Pilkada Serentak 2024 Kabupaten Purbalingga terdiri dari lima orang per kecamatan. Mereka akan bertugas selama delapan bulan, mulai 16 Mei 2024.

 

 

 

 

Di Batang, para PPK yang berjumlah 75 orang juga diminta segera bertugas demi kelancaran proses Pilkada Serentak 2024. Salah satunya membantu perekrutan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di setiap kecamatan.

 

 

 

Imbauan tersebut disampaikan Ketua KPU Batang, Susanto Waluyo, saat ditemui usai melantik PPK, di Hotel Dewi Ratih Kabupaten Batang, Kamis (16/5/2024).

 

 

 

“Tugas perdana mereka membantu KPU melaksanakan tes tertulis dalam perekrutan anggota PPS, di kantor kecamatan masing-masing. Tiap kecamatan ada lima anggota PPK,” terangnya

 

 

 

Ditambahkan, mengingat jarak yang teramat dekat antara Pemilihan Bupati dan Pemilihan Gubernur, KPU mengimbau seluruh anggota PPK menjaga pakta integritas dan kode etik.

 

 

 

“Terutama bagi anggota PPK yang baru, jangan malu untuk belajar dengan yang sudah berpengalaman di bidang kepemiluan,” tegasnya.

 

 

 

Sebagai tolok ukur saat pelaksanaan Pemilu Presiden yang lalu, lanjutnya, dipastikan bahwa seluruh anggota PPS hingga PPK tidak ada yang melakukan pelanggaran kode etik.

 

 

 

“Jadi seluruh badan ad hoc kami bisa menjaga integritasnya,” tandasnya.

 

 

 

 

Penulis: Gn, Prokompim Purbalingga/DHS, Kominfo Purbalingga/Hr, Kontributor Batang

Editor: Tn, Diskominfo Jateng