Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen mengentaskan warganya dari jurang kemiskinan ekstrem. Alih-alih hanya mengandalkan APBD, Pemprov Jateng menggandeng Baznas, CSR, hingga filantropi, untuk menyediakan infrastruktur dasar warga berpenghasilan rendah, dalam percepatan  Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE).

Kepala Biro Administrasi dan Pembangunan Daerah (Bangda) Setda Provinsi Jawa Tengah  Endi Faiz Effendi mengatakan, percepatan PKE dilakukan untuk menuju Jateng bebas miskin ekstrem di tahun 2024 (sesuai target nasional). Ditambahkan, data BPS menyebut jumlah warga miskin ekstrem mencapai 689.710 orang atau 1,97 persen dari total jumlah penduduk Jateng.

Untuk menuntaskan sisa intervensi penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin, katanya, dibutuhkan anggaran setidaknya Rp670 miliar. Kebutuhan dana itu untuk mengintervensi perbaikan kurang lebih 17 ribu unit RTLH, 12 ribu unit jamban sehat, dan penyediaan air bersih bagi 12 ribu rumah tangga miskin ekstrem. Sementara pembiayaan dari APBD murni, tidak memungkinkan untuk meng-cover seluruhnya dalam waktu yang cepat.

Berangkat dari hal itu, Endi menggagas proyek perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, bertajuk “Strategi Pembiayaan Gotong Royong, dalam Penyediaan Infrastruktur Kebutuhan Dasar Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah”.

“Melalui proper ini, komunikasi dengan filantropi dan swasta diperkuat. Tidak sekadar antarlevel pemerintahan, tapi juga dengan unsur pentahelix yang lain. Adapula terobosan inovatif berupa, pembuatan sistem informasi kesejahteraan sosial yang dapat dipantau secara up to date, penyusunan dokumen kesepakatan bersama terkait PKE dengan pihak swasta, penyusunan pergub tentang strategi PKE di Jateng, dan pemberian penghargaan bagi para pihak yang berkontribusi dalam mendukung program PKE ini,” ujarnya, saat ditemui Selasa (24/10/2023).

Menurut Endi, komunikasi merupakan bagian krusial dalam penyelesaian masalah kemiskinan ekstrem. Hal tersebut agar pemerintah bisa memberikan kesamaan arah  kepada filantropi dan pihak swasta, sehingga pengentasan warga dari jurang kemiskinan lebih fokus dan tepat sasaran.

Di Jateng, Pemprov Jateng fokus mengentaskan kemiskinan ekstrem di 17 kabupaten. Di antaranya Banjarnegara, Banyumas, Blora, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Kebumen, Klaten, Magelang, Pemalang, Purbalingga, Purworejo,  Rembang, Sragen, Wonogiri, dan Wonosobo, yang rerata kemiskinannya masih di atas rata-rata provinsi dan nasional.

Endi menyebut, kolaborasi antara Pemprov Jateng dan filantropi serta pihak swasta telah berjalan. Di antaranya dengan filantropi Barisan Gotong Royong (Barong) dan PT Astra International Tbk, serta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Jateng.

Pada akhir 2023, melalui kerja sama dengan Baznas Jateng, PT Astra dan Filantropi Barong Indonesia ditargetkan akan mengintervensi pembenahan rumah tak layak huni sebanyak 707 unit, jamban sehat 1.534 unit, penyediaan air bersih 64 unit, dan bantuan modal usaha untuk 1.664 orang.

Adapun, nominal bantuan Baznas untuk PKE 2023 direncanakan sebesar Rp10 miliar,  Sementara, bantuan corporate social responsibility (CSR), BUMN, dan BUMD, potensinya bisa mencapai lebih dari Rp4 miliar.

“Selain penyediaan kebutuhan dasar, kita juga menyasar penyediaan listrik murah, pemberdayaan disabilitas, penurunan angka stunting, siswa putus sekolah, dan orang yang tidak bekerja,” imbuhnya.

Endi berharap, dengan konvergensi pemerintah dan swasta, penurunan kemiskinan di 17 kabupaten dapat diakselerasi. (Pd/Ul, Diskominfo Jateng)

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin