Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali menyiapkan jurus untuk menurunkan kemiskinan ekstrem di tahun 2024. Setelah sebelumnya angka kemiskinan turun, kini pemprov siap tancap gas menurunkan kemiskinan lagi, yang selama 10 tahun terakhir turun hingga sekitar 1 juta orang.

Di antaranya jurus jitu yang diambil adalah kembali menggencarkan program yang pernah dilakukan gubernur lalu, Ganjar Pranowo. Pemerintah Provinsi Jateng siap melakukan akselerasi penurunan kemiskinan serta kolaborasi dengan berbagai pihak.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Endi Faiz Effendi mengaku, pihaknya siap melanjutkan delapan intervensi yang telah dilakukan gubernur lalu dalam penuntasan kemiskinan di Jawa Tengah. Maka dari itu, digelarlah Focus Group Discussion (FGD) Jawa Tengah dengan tema Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Provinsi Jawa Tengah, di Gedung C BPKAD Provinsi Jateng, Kota Semarang, Rabu (27/9/2023).

“Dari FGD ini kita berusaha seperti yang disampaikan tadi Sekda (Sekda Jateng Sumarno) tadi, bahwa kita akan menuntaskan sisa intervensi yang menjadi strategi legacy dari pak Gubernur (Ganjar) kemarin. Ada delapan intervensi dari dalam penuntasan kemiskinan. Dari peningkatan kualitas RTLH, kita ada bantuan jamban sehat, pemenuhan air bersih, listrik murah, stunting, disabilitas, anak tidak sekolah, dan orang tidak bekerja,” kata Endi, di sela FGD.

Menurutnya, pada FGD, nantinya akan muncul masukan, dan saran untuk kebijakan atau strategi yang disusun dalam rangka menangani penuntasan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah. FGD yang juga merupakan salah satu milestone Proyek Perubahan dalam mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXIV ini, mengundang mengundang pakar dari Perguruan Tinggi, tenaga ahli dari satgas percepatan kemiskinan ekstrem di Jateng, dan dari Direktorat Pembiayaan Perumahaan dari Kementerian PUPR.

Endi menuturkan, pada 2024, masih membutuhkan anggaran sekitar Rp670 miliar, untuk menuntaskan sisa intervensi penyediaan insfrastruktur dasar bagi masyarakat miskin ekstrem. Di antara kebutuhan itu dipakai untuk RTLH kurang lebih 17 ribu unit, jamban 12 ribu unit, air bersih untuk 19 ribu kepala rumah tangga miskin yang menjadi sasaran.

Jika penuntasan kemiskinan itu mengandalkan dana APBD provinsi, imbuhnya, tentu tidak akan cukup. Dengan begitu, pemerintah harus melakukan gerakan kebersamaan atau gotong royong. Mulai dari stakeholder, CSR, Baznas, UPZ, filantropi Indonesia, dan di luar dana pemerintah.

“Saya yakin dan optimistis kalau sama-sama sengkuyung, dan dengan spirit gotong royong, sisa untuk intervensi akan lebih cepat bisa terpenuhi, dan sementara ini masih kita fokuskan pada 17 kabupaten prioritas penanganan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah,” tuturnya.

Sekretaris Daerah Jateng, Sumarno mengatakan, pihaknya telah berhasil menurunkan kemiskinan ekstrem. Agar hal itu bisa dilakukan lagi, maka pihaknya berkoordinasi, berdiskusi, dan mengevaluasi langkah-langkah. Selain itu juga mencari ide solusi, agar bisa mengakselerasi percepatan penanganan kemiskinan ekstrem.

“Saya sudah berdiskusi dengan Pak Pj (Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana), bahwa kita berharap ingin membikin program di tahun 2024 ini kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah dapat dituntaskan. Ini juga menjadi bagian target dari pemerintah pusat,” kata Sekda, seusai membuka acara di lokasi kegiatan.

Ia menilai pentingnya koordinasi dalam penanganan kemiskinan. Selain itu juga, kolaborasi, kerja sama, dan semangat gotong royong, sehingga tidak berjalan sendiri tapi bisa berbarengan. Dengan demikian, maka penuntasan kemiskinan akan lebih efektif.

Pihaknya telah mengidentifikasi kebutuhan untuk penuntasan kemiskinan. Di samping ada delapan intervensi yang dilakukan, juga pemberdayaan bagi masyarakat yang mengalami kemiskinan ekstrem.

“Karena memang yang jauh lebih penting adalah bagaimana mereka (warga miskin) bukan hanya mendapatkan bantuan, tapi bisa berdaya, bisa mempunyai pekerjaan, bisa mempunyai penghasilan yang rutin. Sehingga mereka bisa terentaskan dari kemiskinan,” pungkas Sumarno.

Sementara itu, Ketua Baznas Jateng KH Ahmad Darodji mengatakan pada 2023 ini, pihaknya ikut serta melakukan penuntasan kemiskinan. Terutama, memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan. Seperti halnya, pelatihan kerja bagi warga miskin ekstrem, supaya nantinya bisa hidup mandiri.

“Sehingga meskipun belum menjadi orang kaya, tapi sudah mandiri, tidak njagakke (mengandalkan) orang lain. Tadi saya katakan kita jangan ngloloh (memanjakan) dulu,” ujarnya.

Dikatakan, sampai saat ini, Baznas Jateng telah memberikan bantuan pelatihan kerja kepada 11.007 orang, dan bantuan modal kerja untuk 10 ribu orang. Selain itu, bantuan untuk peningkatan RTLH sebanyak 255 unit, pembuatan jamban sehat sebanyak 500 unit. Disampaikan, secara keseluruhan, dalam satu tahun Baznas bisa membukukan zakat hingga Rp90 miliar. Dana itu untuk zakat konsumtif dan produktif. (Ak/Ul, Diskominfo Jateng)

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin