Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

WONOSOBO – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno meluncurkan secara resmi Pusat Informasi Keuangan Terpadu Desa/Kelurahan (PIKD) se-Jateng, di Lapangan Desa Plobangan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jumat (15/9/2023) malam. Adanya program PIKD, diharapkan mendorong masyarakat desa di Jateng melek literasi keuangan, dan terhindar dari berbagai bentuk investasi bodong maupun pinjaman online ilegal.

Peluncuran ditandai dengan penancapan gunungan dan sejumlah tokoh wayang di batang pisang secara bersamaan, oleh Sekda Jateng Sumarno, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf Rizki Handayani, Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat, Kepala Pereakilan Bank Indonesia Provinsi Jateng Rahmat Dwisaputra, Kepala Deosartmen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI Aman Santosa, serta pejabat terkait lain.

Sekda Jateng Sumarno mengatakan, masyarakat desa sangat rentan menjadi korban berbagai modus investasi bodong dan pinjaman online ilegal. Hal itu karena banyak di antara mereka yang belum bisa memahami dan membandingkan berbagai investasi. Demikian pula perihal pinjaman dana, masyarakat desa belum peduli dengan besaran bunga yang ditetapkan oleh pihak peminjam.

“Ini yang menjadi PR (pekerjaan rumah) kita bersama bagaimana meningkatkan literasi keuangan di desa. Termasuk problem seperti yang disampaikan Pak Bupati Wonosobo, tentang masyarakat desa pun banyak yang kena pinjol dan lainnya,” ujarnya.

Ditambahkan, pembentukan PIKD yang merupakan sinergi antara Pemprov Jawa Tengah, Pemkab Wonosobo, dan Industri Jasa Keuangan itu, adalah salah satu upaya untuk meningkatkan literasi dan inklusi masyarakat. Dalam pelaksanaanya akan dilakukan berbagai kegiatan edukasi dan inklusi keuangan terhadap masyarakat hingga di pelosok desa.

“Kami berterima kasih kolaborasi kami dengan OJK, untuk menginisiasi PIKD. Ini adalah bagian upaya kita dan tugas kami dari TPAKD, bagaimana kita bersama-sama bahwa literasi keuangan dan akses keuangan di Jateng, cakupannya menjadi lebih luas lagi, dan masyarakat menjadi familiar terhadap perbankan dan keuangan,” terang sekda.

Sumarno yang juga Ketua Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Jateng, mengatakan, pemanfaatkan teknologi digital juga sangat penting untuk mempermudah berbagai transaksi atau pembayaran. Salah satunya transaksi menggunakan QRIS, selain praktis dan aman, juga terhindar dari peredaran uang palsu maupun uang mutilasi yang marak terjadi di berbagai daerah. Uang mutilasi yaitu satu bagian uang asli disambung dengan bagian uang lainnya yang diduga uang palsu.

“Uang saja dimutilasi, tapi kalau kita di era digitalisasi dengan QRIS tidak akan kena uang mutilasi. Ini juga sering terjadi di desa, apalagi warga desa merasa tidak puas jika tidak memegang uang secara fisik. Seperti kita melakukan ganti rugi pembebasan tanah, mereka ditranfer tidak mau dan harus melihat fisik uangnya,” ujarnya.

Selain itu, menurut sekda peran dari Industri Jasa Keuangan (IJK) juga sangat penting untuk membantu masyarakat desa supaya lebih mudah mengakses keuangan di perbankan. Sebab, tidak sedikit masyarakat desa yang enggan masuk ke kantor bank, apalagi berurusan dengan perbankan. Sehingga, pihak perbankan harus menjemput bola dengan datang langsung ke desa-desa.

Dalam kesempatan itu, sekda juga meninjau Pasar Ting yang ada di sisi kanan dan kiri panggung. Pasar Ting yang artinya adalah lampu minyak tanah yang digunakan untuk penerangan pada masa sebelum ada listrik, menjajakan aneka menu makanan tempo dulu. Antara lain soto sapi, wedang ronde, cenil lupis, dan ketan rangin yang pembayarannya tidak mengunakan uang koin maupun kertas, melainkan memakai penggol yang terbuat dari kayu berbentuk bulat pipih. (Humas Jateng)*ul

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin