Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

SURAKARTA – Pemanfaatan berbagai media untuk memublikasikan kinerja dan program pembangunan pemerintah, terus dioptimalkan. Peningkatan kapasitas pengelolanya pun mesti ditingkatkan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Riena Retnaningrum, saat membuka Dialog Opini Publik bertajuk “Pengelolaan Publikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah”, di Borobudur Ballroom, Hotel Novotel Surakarta, Kamis (20/7/2023).

Dia mencontohkan, media sosial yang dapat dimanfaatkan bukan untuk menginformasikan kegiatan seremonial saja, tapi juga menyampaikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Termasuk, kinerja, rencana maupun keberhasilan program.

“Contohnya di media sosial, banyak akun pemerintah menginformasikan kegiatan seremonial tanpa membahas substansi kegiatan dan manfaat yang diperoleh masyarkat. Hal ini yang harus mulai diubah, pemberitaan dari pemerintah perlu menunjukkan kinerja nyata, dan juga aktif merespon aduan dari masyarakat,” ungkap Riena.

Research and Training Manager PT Indonesia Indicator, Nur Imroatus S mengatakan, instansi pemerintah perlu melakukan proses monitoring isu dengan optimal, untuk dapat merespon permasalahan dan menentukan strategi komunikasi yang tepat.

“Komunikasi publik era digital harus berprinsip bahwa ada risiko komunikasi siap untuk disalahpahami, dan pemerintah harus siap  memberikan jawaban. Perlu untuk melakukan peningkatan yang dapat diukur melalui perkembangan isu dan informasi, yang diterima dan dipahami oleh masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Pengurus Bidang Pendidikan PWI Jawa Tengah Alkomari, mengungkapkan, pemerintah perlu menjalin kerja sama dengan media, untuk menyosialisasikan programnya. Hal tersebut agar daya jangkaunya lebih luas.

“Media mainstream masih memegang peran penting karena memiliki tingkat kepercayaan dan pengaruh yang tinggi, sehingga media massa masih menjadi rujukan dalam memengaruhi opini masyarakat mengenai pemerintah,” tuturnya.

Menurut Alkomari, setidaknya ada tiga pola pendekatan pemerintah dan media, yakni memiliki kepentingan bersama dengan menempatkan kepentingan publik sebagai pijak utama, adanya semangat kerja sama untuk menyukseskan program, serta menjalin relationship untuk membangun citra kedua pihak.

Pemerintah, imbuhnya, memiliki peran sebagai pemberi informasi, sementara media berperan sebagai penyampai informasi atau fungsi kontrol atas informasi dari pemerintah kepada masyarakat.

Sementara itu, Arsiparis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Ika Linawati, mengapresiasi kegiatan yang digelar oleh Diskominfo Jateng yang mendorong seluruh instasi pemprov, untuk lebih aktif dalam memublikasikan kegiatannya.

“Acaranya bagus sekali, bisa untuk meningkatkan layanan publik kami terutama secara online. Harapannya bisa ditindaklanjuti dengan workshop atau bimtek terkait pemberitaan narasi publik dan pembuatan konten, yang berkaitan dengan layanan untuk publik,” pungkasnya. (Lek/Ul, Diskominfo Jateng)

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin