Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

WONOGIRI – Pemerintah Kabupaten Wonogiri menggelar Forum Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Forum itu digelar selama tiga hari, mulai Senin (6/3/2023) sampai Rabu (8/2/2023).

Digelar di ruang Girimanik Komplek Setda Kabupaten Wonogiri, Forum Perangkat daerah ini dihadiri Wakil Bupati Wonogiri Setyo Sukarno, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat se-Kabupaten Wonogiri, dan Ahli Perencanaan Pembangunan Daerah dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Kepala Badan Perencanaan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Wonogiri, Heru Utomo menjelaskan, Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah pada 2023, merupakan satu tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Forum itu, imbuhnya, menjadi media atau wahana penyampaian arah kebijakan pembangunan Kabupaten Wonogiri Tahun 2024, serta upaya memperoleh masukan dari pemangku kepentingan untuk penajaman target, kinerja sasaran, program dan kegiatan, sebagai dasar penyempurnaan rencana kerja OPD.

Heru menyampaikan, sebanyak 1.116 usulan program pembangunan yang ada di OPD Pemkab Wonogiri, telah terverifikasi dan siap diteruskan ke Forum Perangkat Daerah.

“Berdasarkan hasil usulan dari musrenbang desa/kelurahan dan musrenbang kecamatan, serta hasil reses DPRD Kabupaten Wonogiri Tahun 2023, telah berhasil diinput di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) sebanyak 1.516 usulan. Dari sekian usulan tersebut, yang terverifikasi dan diteruskan ke Forum Perangkat Daerah sebanyak 1.116 usulan, atau sekitar 73 persen. Ini meningkat cukup tinggi, mengingat tahun-tahun sebelumnya usulan yang terverifikasi hanya di angka 40-50 persen,” katanya.

Dari 1.116 usulan program pembangunan, Heru menuturkan, 599 usulan di antaranya ditujukan ke Dinas Pekerjaan Umum (DPU), 168 usulan ke Dinas Pertanian dan Pangan (Dipertan), dan 98 usulan ditujukan ke kecamatan, yakni bagi kelurahan yang anggaran pelaksanaan program kegiatannya masuk ke anggaran kecamatan.

Selain itu, ada 54 usulan yang ditujukan ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Dispera KPP), 50 usulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K), 42 usulan ke Dinas Perhubungan, 36 usulan ke Dinas Kesehatan, 21 usulan ke Dinas Kepemudaaan dan Olahraga dan Pariwisata (Dispora), 15 usulan ke Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan (KUKM Perindag), serta 12 usulan ke Dinas Lingkungan Hidup.

“Sementara hasil verifikasi dari hasil reses DPRD Kabupaten Wonogiri, ada 153 usulan yang arahnya sama dengan hasil Musrenbang. Jadi usulan masyarakat melalui reses benang merahnya sama dengan usulan Musrenbang,” kata Heru.

Dari 153 usulan tersebut, sebanyak 127 usulan ditujukan ke DPU, delapan usulan ke Dipertan, empat usulan ke Dinas KUKM Perindag, empat usulan ke Dinas Perhubungan, tiga usulan ke Dispera dan KPP, dua usulan ke Dinas Kesehatan, dan masing-masing satu usulan ditujukan ke Dispora, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Peternakan, dan Dinas Tenaga Kerja.

Heru menambahkan, dalam Forum Perangkat Daerah, seluruh usulan tersebut akan dibahas dan disusun, dengan menitikberatkan pada arah kebijakan prioritas program pembangunan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

Wakil Bupati Wonogiri Setyo Sukarno, dalam forum tersebut menyampaikan, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021, ada tujuh permasalahan besar yang dihadapi oleh Pemkab Wonogiri.

“Ketujuh permasalahan tersebut adalah penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha, keberlanjutan pembangunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam, pembangunan pertanian dan kedaulatan pangan, kesenjangan wilayah, serta tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah,” tuturnya.

Dalam mengakselerasi penyelesaian masalah dan melaksanakan strategi prioritas pembangunan tersebut, Setyo menekankan perlunya sinergitas seluruh jajaran perangkat daerah di lingkungan pemkab.

Setyo juga berharap seluruh pihak yang terlibat alam upaya pembangunan daerah, bersedia memberikan saran, pendapat, dan masukan yang inovatif, bagi percepatan dan perbaikan pembangunan daerah.

“Saya mengajak kepada seluruh peserta forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, agar dapat memberikan saran, pendapat, serta masukan yang inovatif dan kreatif, guna mewujudkan kualitas perencanaan pembangunan yang lebih baik,” pungkasnya.

Penulis : SIKP_kominfowng
Editor: WH/Ul, DiskominfoJtg