Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

JEPARA – Penjabat (Pj) Bupati Jepara mengunstruksikan jajarannya untuk memetakan warga Jepara yang belum mendapatkan perlindungan kesehatan.

Hal itu disampaikannya saat menerima kunjungan dari pihak BPJS Kesehatan Jepara, di ruang kerjanya, Rabu (22/2/2023). Menurutnya, dari data yang diterimanya, masih terdapat 200 ribu warga yang belum terdaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan. Dari 184 desa yang tercatat, sudah ada 28 desa yang penduduknya sudah lebih dari 95 persen terdaftar sebagai anggota. Sedangkan sisanya, belum terdaftar.

Untuk itu, Edy meminta, pemetaan dilakukan langsung ke tingkat desa.

“Artinya banyak. Boleh langsung ke desa. Nanti diundang rapat langsung oleh Asisten I, Dinas Kesehatan, Dinsos, Bagian Kesra, dan camat untuk berkoordinasi,” kata Edy.

Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Jepara Sari Hermawati menjelaskan, sampai saat ini, anggota BPJS di Jepara mencapai 88 persen, rata-rata di Jepara masih di bawah Jawa Tengah. Karenanya, dia berharap, dukungan dari Pemkab Jepara agar melakukan percepatan pemetaan di tingkat desa.

“Kami belum punya data itu. Harapannya, kalau itu sudah bisa dipetakan, maka kami bisa sama-sama bergerak,” kata Sari.

Sari menambahkan, kendala yang selama ini dihadapi BPJS Kesehatan Jepara adalah warga yang kurang mampu untuk membayar iuran, perusahaan yang belum patuh mendaftarkan pekerjanya, dan warga yang belum tergerak untuk mendaftar secara mandiri.

Selain itu, dia juga berharap ada alternatif dari Pemkab Jepara, bagi anggota BPJS yang belum terdaftar dan tidak masuk pada kategori penerima bantuan iuran (PBI), agar diberikan solusi dari anggaran daerah.

Penulis: Diskominfo Jepara/Ris/Ard
Editor: Di/Ul, Diskominfo Jateng