Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

REMBANG – Pemerintah Kabupaten Rembang berupaya menuntaskan sertifikasi aset daerah pada 2022.

Hal itu disampaikan Bupati Rembang, Abdul Hafidz pada penandatanganan nota kesepakatan antara Pemkab Rembang, dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Rembang dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, di ruang rapat bupati setempat, Senin (7/3/2022). Menurutnya, upaya penyelesaian sertifikasi aset tersebut sesuai dengan instruksi dari pemerintah pusat.

“Kita ingin menyelesaikan tentang sertifikasi. Karena ini imbauan dan harapan dari pemerihtah pusat, bahkan KPK. Kemarin koordinasi, supaya pemkab menyelesaikan masalah aset,” ungkapnya.

Disebutkan, jumlah objek yang yang akan disertifikatkan sebanyak 594 bidang, namun anggarannya baru mencukupi untuk 425 bidang. Sedangkan sisanya, akan dilanjutkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan TA 2022. Dirinya optimistis, sisa 169 bidang tanah lainnya bisa diselesaikan tahun ini.

Berdasarkan data, lanjut bupati, jumlah total aset daerah Kabupaten Rembang, sebanyak 1.002 bidang, yang terdiri dari tanah jalan, makam, bangunan pendidikan, pusat kesehatan masyarakat, bangunan gedung pelelangan ikan, bangunan kantor pemerintah, waduk, dan tanah jaringan/saluran irigasi.

Kepala BPN Kabupaten Rembang Nurdin menjelaskan, pihaknya saat ini sedang menginventarisasi aset Pemkab Rembang, yakni aset jalan. Menurutnya, inventarisasi aset jalan tersebut menjadi hal yang mendesak, karena jalan antardesa itu milik pemkab atau milik pemerintah desa.

“Kota Semarang itu asetnya 25 ribu. Setelah kita telusuri, ternyata asetnya ada di kelurahan. Seperti jalan-jalan desa, itu masuknya ke pemerintah kota,” jelas Nurdin.

Dirinya berharap, jika kondisinya sama seperti di Kota Semarang, maka ada penertiban aset, utamanya jalan antardesa. Di mana jalan antardesa tersebut masuk aset pemkab.

Penulis: Mifta, Kominfo Rembang
Editor: Di, Diskominfo Jateng