Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

BATANG – Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Batang diminta bisa menyeimbangkan antara hak dan kewajiban pekerja. Kolaborasi dengan pimpinan perusahaan mutlak dilakukan, agar iklim kerja yang baik terus terjaga.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Batang, Suyono, saat menghadiri Pelantikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) SPN Kabupaten Batang, di di Pondok Pesantren Manba’ul Athfal Desa Botolambat, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, Minggu (30/1/2022). Dalam kesempatan tersebut, pengurus DPC dilantik oleh Ketua DPD SPN Jawa Tengah, Sutarjo.

Menurut Wabup Suyono, jika kolaborasi antara SPN dan perusahaan terjalin kuat, para pekerja bisa sejahtera.

“Jangan sampai pekerja ini hanya memikirkan haknya, tapi kewajibannya harus dijalankan sepenuhnya. Sehingga keduanya bisa seimbang,” ungkapnya.

Suyono mengatakan, kinerja pekerja ikut menentukan perkembangan perusahaan. Jika perusahaan tempat mereka bekerja berkembang pesat, otomatis akan diikuti peningkatan kesejahteraan.

“Para pekerja juga tetap harus bersikap santun dalam menyampaikan aspirasinya. Jangan pakai demonstrasi, tapi menggunakan cara-cara yang lebih sopan, misalnya dengan menggelar diskusi,” imbaunya.

Ketua DPD SPN Jawa Tengah Sutarjo menambahkan, dengan dilantiknya para pengurus di lingkungan Ponpes, nantinya setiap permasalahan dapat diselesaikan secara santun.

“SPN di Batang berupaya membaca situasi masyarakat yang mayoritas petani. Sebab kaum pekerja tidak bisa lepas dari para petani. Maka SPN akan mengupayakan upah yang layak bagi putra-putri petani yang menjadi buruh,” ungkapnya.

Sutarjo menegaskan, buruh menjadi komponen penting bagi bangsa Indonesia. Sebab tanpa buruh, perusahaan tidak akan berjalan lancar.

“Jadi kedatangan investor atau pengusaha itu harus kita sambut baik, namun tidak boleh melupakan tradisi para petani. Maka sangat tepat Omah Tani bersama para ulama memberikan ruang bagi SPN, untuk memperjuangkan kesejahteraan kaum buruh,” tegasnya.

Ketua DPC SPN Batang, Edi Susilo mengatakan, buruh mendukung penuh hadirnya investor ke Kabupaten Batang. Namun, dia berharap dukungan dari pemerintah untuk mengawal dan mengawasi mengenai ketenagakerjaan di wilayah tersebut.

“Semoga pemerintah bersama rakyat bisa melindungi buruh. Namun untuk mewujudkan cita-cita penciptaan lapangan kerja, harus dilakukan pengawasan ketenagakerjaan,” harap Edi.

Ia menerangkan, untuk mendukung Batang menjadi kota industri, pemkab juga harus memfasilitasi kaum buruh agar kompetensinya mumpuni. Misalnya, dengan pelatihan atau pendidikan teknik, yang nantinya dibutuhkan oleh perusahaan besar.

“Balai Latihan Kerja (BLK) harus disiapkan untuk menyiapkan tenaga kerja yang ahli dan tersertifikasi sesuai keinginan perusahaan. Jadi masyarakat Batang yang berkompeten itulah yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang akan bermunculan, bukan malah memanggil tenaga asing,” beber Edi.

Penulis : MC Batang Jateng/Heri
Editor : Ul, Diskominfo Jateng