Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

PEKALONGAN – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo benar-benar serius dalam mengamankan pelaksanaan PPKM Mikro Darurat Jawa-Bali. Ganjar turun langsung ke lapangan untuk memastikan kebijakan itu berjalan.

Hari kedua pemberlakuan PPKM Mikro Darurat, Minggu (4/7/2021) digunakan Ganjar untuk mengecek pelaksanaan kebijakan tersebut di Kota Pekalongan dan Kabupaten Pemalang. Di dua tempat itu, Ganjar meminta bupati/ wali kota, termasuk jajaran TNI/Polri, untuk lebih tegas.

“PPKM Mikro Darurat sudah berjalan baik, tapi belum disiplin banget. Saya tadi pagi keliling di Kota Semarang, masih banyak orang nongkrong di warung. Maka saya minta Bupati/ Wali Kota bersama TNI/ Polri lebuh tegas. Kalau ada yang nongkrong, langsung bubarke (dibubarkan),” tegas Ganjar.

Ditambahkan, jika sebelumnya edukasi pada masyarakat lebih diutamakan, saat ini yang dibutuhkan adalah ketegasan. Jika tidak, PPKM Mikro Darurat tidak akan berhasil.

“Kalau ada kerumunan langsung ditegur, pulang sekarang. Kita ingatkan dengan intonasi tinggi, agar masyarakat tahu bahwa ini serius. Kita ditargetkan mengurangi penyebaran sampai 10.000 kasus per hari. Ini berat, maka kami minta masyarakat berpartisipasi, termasuk kita meningkatkan penegakan hukumnya,” ucap gubernur.

Ganjar meminta masyarakat mendukung program pemerintah ini. Tanpa partisipasi masyarakat, kebijakan seperti apapun tidak akan berjalan.

“Saya hari ini bersedih. Tadi malam Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan saya meninggal karena Covid. Tiap hari kita mendengar kabar yang sama dari rekan, saudara dan lainnya. Tiap hari pasti ada suara sirene ambulans. Jadi tolong, ayo bantu dengan cara menahan diri di rumah, selama PPKM Darurat ini berjalan,” tegasnya.

Tak hanya tentang pengetatan masyarakat, Ganjar juga memastikan kesiapan medis semua daerah. Pihak rumah sakit harus menambah tempat tidur, menyiapkan tempat isolasi terpusat, termasuk memantau oksigen dan tenaga kesehatan.

“Tadi saya ke RSUD Bendan Pekalongan, saya cek tempat tidurnya sudah ditambah sampai 40 persen. Saya cek oksigen juga sudah aman. Tempat isolasi juga sudah disiapkan sehingga relatif siap,” jelasnya.

Bupati/ wali kota di daerah lain, menurut Ganjar, juga harus mempersiapkan dari sekarang. Inventarisasi semua gedung milik pemerintah yang bisa digunakan untuk tempat isolasi terpusat.

“Kalau kurang, bisa kerja sama dengan universitas atau instansi lain yang punya gedung. Skenario-skenario itu harus disiapkan, termasuk skenario memakai tenda. Dari TNI/Polri sudah siap,” jelasnya.

Sementara itu, Wali Kota Pekalongan, Afzan Arslan Djunaid menegaskan pihaknya siap melaksanakan PPKM Mikro Darurat. Pihaknya siap memberlakukan sanksi tegas bagi siapa pun yang melanggar.

“Siapa pun yang melanggar, pasti kami berikan sanksi tegas. Tidak ada yang boleh menawar lagi,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga sudah menyiapkan skenario-skenario jika terjadi lonjakan. Tempat tidur baik ICU maupun isolasi di rumah sakit telah ditambah, dan tempat isolasi terpusat juga sudah disiapkan.

“Kami telah bekerja sama dengan Universitas Pekalongan, untuk menggunakan asrama mahasiswanya sebagai tempat isolasi terpusat. Kalau nanti tetap kurang, kami sudah menyiapkan skenario gedung SMPN 4 Kota Pekalongan untuk tempat isolasi terpusat,” pungkasnya. (Humas Jateng)