Tingkatkan SDM Santri, Pemerintah Bangun Ribuan BLK Komunitas

  • 24 Mar
  • bidang ikp
  • No Comments

Magelang – Komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kalangan pondok pesantren, sekaligus memajukan ekonomi umat diwujudkan dengan membangun balai latihan kerja (BLK) komunitas secara berkelanjutan. Setelah membangun 75 BLK komunitas pada tahun lalu, pemerintah akan membangun 1.000 BLK komunitas sepanjang tahun ini.

“Tahun depan saya sudah perintahkan menteri, tiga ribu lagi dibangun BLK komunitas di pondok pesantren untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia para santri yang ada di pondok, untuk ekonomi umat,” terang Presiden RI Joko Widodo saat Silaturahmi dengan Kiai dan Tokoh se-eks Karesidenan Kedu di Gedung Tri Bhakti, Sabtu (23/3/2019).

Didampingi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, sejumlah menteri kabinet, Bupati Magelang Zaenal Arifin, dan pejabat lainnya, Kepala Negara menjelaskan, pemerintah memfasilitasi pembangunan BLK komunitas dengan luas masing-masing 500 meter persegi, dan dilengkapi dengan sarana prasarana sesuai usulan pengembangan keterampilan santri yang diajukan pondok pesantren. Presiden Joko Widodo mencontohkan, apabila pondok pesantren tengah mengembangkan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi para santrinya, pemerintah akan menyiapkan komputer sebagai sarana pengembangan skill mereka.

“Atau jika ingin agar santrinya pintar desain, maka yang kita kirim adalah mesin jahit plus instrukturnya. Nanti sebagian dari peserta BLK komunitas juga akan kita kirim ke luar negeri. Ini adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di pondok pesantren,” jelas Jokowi.

Mantan Wali Kota Surakarta itu menambahkan, pemerintah juga akan mendorong penyelesaian pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pondok Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Regulasi tersebut dinilai penting mengingat ada sekitar 29 ribu pondok pesantren di Tanah Air yang mesti dikembangkan secara optimal.

“Semakin saya sering masuk ke pondok pesantren, semakin saya tahu persoalan atau problem yang mereka hadapi. Sehingga nanti Rancangan Undang-undang Pondok Pesantren kalau segera selesai dan akan terus kita dorong agar bisa selesai, maka gampang sekali mengalokasikan APBN ke pondok pondok pesantren. Negara kita ini memiliki 29 ribu pondok pesantren, baik besar, sedang maupun kecil,” lanjutnya.

Komitmen pemerintah untuk memajukan ekonomi umat dan mengawal RUU Pondok Pesantren dan Pendidikan Keagamaan diapresiasi anggota DPR RI Abdul Kadir Karding.

“Terima kasih kepada Bapak Presiden atas upaya panjenengan yang ikut mendorong RUU Pondok Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Undang-undang ini akan memperkuat dan memperkokoh dakwah Islam ahlussunnah wal jama’ah dan Islam moderat yang rahmatan lil alamin,” ujarnya.

Abdul Munif, pemuda asal Kabupaten Wonosobo yang hadir pada acara tersebut mengapresiasi terobosan BLK komunitas yang dicanangkan oleh pemerintah. Pasalnya, BLK komunitas menjawab kebutuhan santri untuk meningkatkan keterampilan mereka.

“Ini membantu apa yang dibutuhkan kaum muda di pesantren,” ujarnya.

Penulis : Ar, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Foto : Vi, Humas Jateng

 

Berita Terkait