Tangani Covid-19 di Jateng, Pemprov Siapkan Anggaran Rp1,4 T

  • 30 Mar
  • bidang ikp
  • No Comments

SEMARANG – Menyikapi dampak virus corona terhadap perekonomian masyarakat di Jawa Tengah, Gubernur Ganjar Pranowo menyiapkan Rp 1,4 triliun  untuk bantuan kepada masyarakat.

Dana tersebut diperuntukkan sebagai jaring pengaman sosial dan ekonomi.

Ganjar menjelaskan, bantuan ini memiliki dua mekanisme, yakni yang bersifat langsung dikonsumsi, misalnya sembako, dan yang bersifat pemberdayaan masyarakat.

Ganjar mencontohkan, Pemprov Jateng akan memberikan bantuan langsung tunai untuk 1,8 juta orang yang belum masuk data masyarakat miskin. Mereka adalah warga yang belum mendapat bantuan program keluarga harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan kelompok risiko rentan. Dana akan diberikan untuk tiga bulan untuk membantu kelangsungan hidup warga selama pandemi corona.

“Kita sedang menyiapkan seluruh skenario yang ada di Jawa Tengah terus kita minta untuk membicarakan secara detail dan kita sudah punya rancangannya,” katanya seusai menggelar rapat terbatas di rumah dinas Puri Gedeh, Minggu (29/3/2020).

Ganjar menargetkan dalam minggu ini keputusan itu disahkan oleh DPRD Jateng.

“Setelah kita kalkulasi rinci, (anggaran Pandemic Respon) kita butuh Rp 1,4 triliun minimal dan itu harus ada. Tidak boleh turun dari itu,” imbuhnya.

Menurut Ganjar, anggaran Rp 1,4 triliun dari Pemprov Jateng itu masih bisa bertambah dengan cadangan anggaran dari APBD kabupaten/kota. Dia mengatakan, potensi penggeseran anggaran di kabupaten/kota untuk pandemic respon ini sangat besar, salah satunya yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Cukup besar anggaran yang dimiliki mereka (kabupaten dan kota). Kita akan memberikan petunjuk, di tempatmu ada dana sekian, DAK sekian dan boleh digeser ke sana. Segera lakukan,” terangnya.

Selain dua sumber anggaran tersebut, Ganjar mengatakan, potensi yang masih bisa digerakkan berada di kekuatan kelompok masyarakat, perusahaan sampai para filantropis. Sumber dana tersebut bisa digunakan sebagai jaring pengaman pada masyarakat yang tidak masuk dalam pendataan pemerintah.

“Kelompok yang perlu kita perhatikan yakni perempuan kepala keluarga, kelompok rentan, termasuk mereka yang kehilangan pekerjaan, yang terlanjur tiba Jawa Tengah yang kemarin bekerja di luar kota,” kata Ganjar.

Sumber dana terakhir yang bisa dioptimalkan, menurut Ganjar, adalah dana desa maupun melalui program padat karya yang bersumber dari dana desa. Jika seluruh potensi tersebut bisa bergerak serentak, Ganjar berharap mampu menekan persebaran penularan Covid-19 di Jawa Tengah. Untuk itu,  pihaknya bakal segera menyodorkan skenario tersebut ke dewan.

“Target, minggu depan. Maka kita akan laporkan ke DPRD dulu. Lebih cepat itu menjadi penting, percepatan menjadi penting agar kita bisa kembali bekerja seperti sedia kala,” katanya.

Berita Terkait