Realisasi Pendapatan Capai 99,33%, Jateng Masuk 10 Besar Tertinggi di Indonesia

  • 02 Jan
  • bidang ikp
  • No Comments

SEMARANG – Realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2022 masuk sepuluh besar tertinggi di Indonesia. Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan, pada 2023 ini akan ada treatment khusus, agar serapan anggaran lebih cepat.

Ganjar mengatakan, laporan serapan anggaran tahun 2022 masih terus berjalan hingga Selasa (10/1/2023) pekan depan. Target realisasi pendapatan yang berat, menurut Ganjar juga bisa dicapai.

“Dari sisi administrasi total realisasi pendapatan kita 99,33 persen. Kedua, administrasi belanja kita 91,48 persen per hari ini,” ujar gubernur, saat ditemui di Rumah Dinasnya, Senin (2/1/2023).

Angka itu belum final. Ganjar mengatakan proses administrasi masih berlangsung. Bahkan ada beberapa program tahun anggaran 2022 yang coba diselesaikan. Sementara untuk 2023, Ganjar menargetkan pelaksanaan lelang proyek mulai lebih awal.

“Belajar dari tahun-tahun sebelumnya, untuk tahun 2023 beberapa proyek lebih dulu kita lakukan lelang awal, sehingga Januari-Februari sudah ada yang bisa dieksekusi,” ucap Ganjar.

Mantan anggota DPR RI itu mengatakan cara tersebut efektif untuk menggerakkan perekonomian.

“Itu akan menstimulus pertumbuhan yang ada di masyarakat. Karena belanja pemerintah itu salah satu bagian yang bisa menggerakkan ekonomi,” tuturnya.

Karenanya, Ganjar mendorong e-katalog dimaksimalkan. Penggunaan produk dalam negeri, belanja untuk usaha kecil mikro, segera dibelanjakan karena itu akan bisa merangsang pertumbuhan ekonomi.

“Untuk yang besar-besar saya mintakan lelangnya di depan. Jadi dalam waktu 30 atau 40 hari masa sanggah semuanya selesai, segera saja eksekusi di depan,” tegasnya.

Ganjar juga berharap di tahun anggaran 2023 nanti, realisasinya bisa dilakukan sejak awal tahun. Sehingga tidak menumpuk di awal dan membuat APBD terlihat tak sehat.

“Kalau kita lihat angkanya pasti di depan itu grafiknya menjadi tinggi sekali. Ini yang kemudian menjadi terlihat tidak sehat APBD-nya. Maka kalau kemudian bisa rata-rata air, duit masuk belanja keluar itu terus bisa berjalan dan progres pekerjaan trennya meningkat, maka ini bisa menunjukkan kondisi kesehatan daerah secara ekonomi,” tandasnya. (Humas Jateng)*ul

Berita Terkait