Program Makan Bergizi Gratis, Jateng Masih Butuh 2.418 Dapur SPPG

SEMARANG – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Tengah (Jateng) masih membutuhkan sebanyak 2.418 unit dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sebab, dari 2.753 unit SPPG yang dibutuhkan di 35 kabupaten/ kota, saat ini yang tersedia baru 335 unit.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan komitmennya mengakselerasi realisasi program MBG, dengan mengoptimalkan peran SPPG di seluruh kabupaten/ kota. Saat ini, kata Luthfi, Jawa Tengah menempati posisi kedua secara nasional, dengan total 335 SPPG aktif.

“Ini bukti keseriusan kita dalam membangun generasi yang sehat dan tangguh. Tapi kita masih butuh lebih banyak SPPG, karena itu adalah kompartemen penting dalam mendukung program MBG,” tegas Luthfi, di sela rapat koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan jajaran pemerintah daerah se-Jawa Tengah, di Grhadika Bhakti Praja, Semarang, Kamis (31/7/2025).

Luthfi meminta dukungan dari Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemerintah kabupaten/ kota, untuk mempercepat aktivasi unit-unit yang telah terdaftar.

Sementara itu, realisasi penerima manfaat MBG di Jateng baru mencapai 9,8 persen, atau 953.912 orang dari total potensi penerima lebih dari 9,6 juta jiwa, yang mencakup siswa, balita, ibu hamil, dan menyusui.

Wilayah dengan capaian SPPG tertinggi antara lain, Banyumas (32 unit), Blora (21), dan Cilacap (16). Sebaliknya, daerah Batang, Pekalongan, Semarang, Rembang, Magelang, dan Banjarnegara, masih tergolong rendah dan menjadi prioritas intervensi Satgas MBG.

Untuk mendukung program itu, Pemprov Jateng telah menyiapkan 26 aset dengan luas total hampir 280 ribu meter persegi, yang bisa dimanfaatkan bersama instansi seperti Polri dan TNI.

“Target SPPG di Jateng harus tercapai. Saat ini baru 335 unit, artinya ada sesuatu yang tersumbat. Maka mumpung seluruh pengemban fungsi ada di sini, mari kita buka penyumbat itu bersama-sama,” tegasnya.

Untuk itu, Luthfi mendorong enam langkah strategis, pertama, pemberdayaan ekonomi dan kelembagaan lokal melalui BUMDes, gapoktan, dan pelaku usaha daerah, dua, perbaikan tata kelola dan koordinasi pemerintahan, tiga, pendataan dan validasi sasaran program, empat, pengawasan ketat terhadap keamanan dan sanitasi pangan, lima, monitoring pasokan bahan baku, serta enam, edukasi gizi dan kampanye antipemborosan makanan.

Luthfi juga mengapresiasi daerah yang telah membentuk Satgas MBG sesuai instruksi Mendagri, seperti Kabupaten Jepara.

“Setelah rapat ini, segera melapor kepada bupati atau wali kota, untuk menerbitkan SK pembentukan Satgas MBG di wilayah masing-masing. Kalau setiap kabupaten/ kota sudah punya Satgas, maka rentang kendali, koordinasi pusat-daerah, serta problem solving akan lebih mudah. Provinsi juga bisa lebih cepat melakukan intervensi bila diperlukan,” tegasnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN), Dadang Hendrayudha, menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Gubernur Luthfi. Dia menegaskan, keberadaan BGN kini memiliki payung hukum yang kuat.

“Saya senang dengan pimpinan seperti ini. Beliau tegas, hafal di luar kepala, dan instruksinya jelas,” kata Dadang.

Dia menambahkan, hingga 28 Juli 2025, terdapat 2.378 SPPG aktif di seluruh Indonesia, yang melayani 7.436.805 penerima manfaat, dengan estimasi anggaran operasional sebesar Rp111,55 miliar per hari, atau Rp2,23 triliun untuk 20 hari pelayanan.

Sebagai informasi, rapat tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sumarno, Wakapolda Jateng, Kasdam IV/Diponegoro, dan Kabinda. Selain itu, turut hadir 35 kepala maupun wakil kepala daerah se-kabupaten/ kota, lengkap bersama Dandim dan Kapolres masing-masing, serta jajaran OPD Provinsi Jateng yang terkait. (Humas Jateng) *ul