Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

AMBARAWA – Pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro di Jawa Tengah dipastikan berjalan dengan baik. Hal itu karena kebijakan tersebut tidak berbeda jauh dengan program Jogo Tonggo yang diinisiasi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam penanganan Covid-19.

 

Salah satunya adalah di Desa Banyubiru, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, yang mengaplikasikan program Satgas Jogo Tonggo yang sudah berjalan selama ini.

 

Kepala Desa Banyubiru, Sri Anggoro S menuturkan, Jogo Tonggo menjadi embrio pelaksanaan PPKM yang diberlakukan oleh pemerintah pusat. Sebab, Jogo Tonggo merupakan inisiatif penanganan Covid-19 di tingkat RW.

 

“Tidak ada kendala dalam pelaksanaan PPKM, karena embrionya Jogo Tonggo sudah kami lakukan sebelumnya,” ujarnya, saat ada kunjungan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di desanya, Kamis (18/2/2021).

 

Satgas Jogo Tonggo di desanya tinggal melanjutkan secara teknis pelaknsanaan PPKM Mikro. Mulai dari edukasi, sosialisasi hingga pemanfaatan sarana prasarana yang sudah tersedia.

 

“Edukasi dan sosialisasi untuk penerapan protokol kesehatan jalan terus. Sarana dan prasarana juga sudah ada, seperti rumah singgah (tempat isolasi), dapur umum, posko, dan makam, khusus Covid-19,” lanjutnya.

 

Secara umum, penanganan Covid-19 di Desa Banyubiru berjalan maksimal. Bahkan di tiap rumah diwajibkan menyediakan tempat cuci tangan.

 

“Kami selalu bekerja sama dengan TNI, Polri, dan tokoh masyarakat, serta agama,” ungkapnya.

 

Dari jumlah penduduk 8.749 jiwa tercatat kurun waktu 2020-2021 ada 82 orang warga yang terpapar dan hanya tiga orang yang meninggal dunia.

 

“Jogo Tonggo berjalan sesuai kultur masyarakat. Saling bergotong-royong membantu. Jadi kalau ada PPKM tidak ada kendala, tinggal melanjutkan,” imbuhnya.

 

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menuturkan, pelaksanaan PPKM sebenarnya sesuai dengan program Jogo Tonggo yang diinisiasinya.

 

“Maka dengan PPKM Mikro, sebenarnya Jawa Tengah sudah ada pengalaman. Lha sekarang kan (PPKM Mikro) tidak (dilakukan) semua desa, lebih gampang lagi,” kata Ganjar.

 

Seperti diketahui, PPKM Mikro yang diterapkan oleh pemerintah dilaksanakan dilevel terkecil dengan kritera daerah tersebut masik kategori zona merah. Namun tidak menutup kemungkinan jika ada desa yang tetap melakukan PPKM Mikro meski tidak zona merah.

 

“Faktanya desa ini PPKMnya jalan tapi tidak oren, oren aja nggak, kuningnya aja cuma dikit lainnya hijau, tapi melaksanakan. Artinya kita waspada,” tandasnya. (Wk/Ul, Diskominfo Jateng)