Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Semarang – Pengentasan kemiskinan masih menjadi prioritas Ganjar Pranowo dalam memimpin Jawa Tengah periode 2018-2023. Dalam Rapat Koordinasi Inventarisasi Masalah dan Upaya Penanganan Tahun 2019 di Grhadhika Bhakti Praja, yang diikuti 49 SKPD Provinsi Jawa Tengah, Senin (18/2/2019), Ganjar meminta masing-masing SKPD di Jateng membina satu desa miskin hingga naik derajatnya.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan pentingnya kebijakan yang segaris dengan pemerintah pusat. Karenanya, dalam menginventarisasi masalah dan penyelesaian, pihaknya mengelompokkan dalam tiga rumpun, yakni pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat, perekonomian dan pembangunan serta rumpun administrasi.

“Di dalam mekanisme saya berharap, yang sektoral pastikan koordinasi baik ke atas dan bawah. Kalau bicara harmonisasi, maka presiden mendorong SDM dan Jawa Tengah telah lebih dulu, juga ketika kita mencanangkan infrastruktur. Ini artinya inline dengan program pemerintah pusat,” kata Ganjar.

Selain sumber daya manusia dan infrastruktur, salah satu bahasan yang ditekankan Ganjar adalah soal pengentasan kemiskinan, yang masuk dalam rumpun pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Program tersebut terus digeber Ganjar dan targetnya adalah angka kemiskinan di Jateng mencapai single digit. Untuk mencapai itu, Ganjar menggerakkan seluruh SKPD, baik dinas maupun BUMD agar melakukan binaan pada desa miskin.

“Kita uji coba satu dinas membina satu desa miskin atau desa eksplor. Nanti di desa miskin itu apakah ada peningkatan karena peran serta tim dinas itu, dan akan kita kerjakan tahun ini. Ambil urutan yang paling bawah,” bebernya.

Ditambahkan, saat ini terdapat 14 daerah di Jateng yang masuk dalam zona merah kemiskinan dengan jumlah penduduk miskin 3,87 juta jiwa. Sementara pada awal 2018 jumlah penduduk miskin mencapai 3,90 juta jiwa atau 11,32 persen. Dalam satu tahun terakhir Pemprov Jateng telah berhasil mengentaskan 29,8 ribu orang dari zona merah kemiskinan. Program satu SKPD membina satu desa miskin diharapkan dapat menekan angka kemiskinan hingga tersisa tujuh persen pada 2023 mendatang.

“Misalnya Bank Jateng akan mengambil sisi perekonomiannya, rumah sakit mungkin dari sisi kesehatannya. Masing-masing dinas atau BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) bisa juga menyeberang ke sektor lain,” ujarnya.

Secara praktis, kata Ganjar, tim dari SKPD bakal memberi pendampingan pada masyarakat sesuai sektor yang dipilih. Kemudian memberikan metode pengembangan desa, tanpa memberikan kucuran uang. Dengan sistem pendampingan serta pengajaran metodologi seperti itu, Ganjar berharap sisi kemanusiaan dalam pembangunan desa jadi tolok ukur utama.

“Dinas tidak akan memberikan uang, tapi memberikan channeling, memberikan metode atau metodologi pengembangan desa. Silakan ambil satu sektor, termasuk BUMD. Ini untuk investasi sense of belonging kita,” ungkapnya.

Penulis : Ib, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Foto : Sl, Humas Jateng

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin