“Ngopeni Omah Nglakoni Sesarengan”, Jurus Ampuh Pemprov Jateng Tangani Backlog Perumahan

BANYUMAS – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam menuntaskan persoalan backlog perumahan, melalui program Ngopeni Omah Nglakoni Sesarengan. Program tersebut resmi diluncurkan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, mewakili Gubernur Ahmad Luthfi, di Kabupaten Banyumas, Sabtu (14/2/2026).

Wagub Taj Yasin menjelaskan, program Ngopeni Omah Nglakoni Sesarengan merupakan pendekatan kolaboratif, untuk menjawab beragam persoalan perumahan yang dihadapi masyarakat Jawa Tengah. Mulai dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki rumah, hingga warga yang rumahnya tidak layak huni.

“Jadi kita juga memberikan bantuan-bantuan seperti RTLH, kemudian masyarakat yang belum memiliki rumah kita fasilitasi melalui rumah subsidi. Ada juga penanganan bedah rumah yang dianggarkan oleh pemerintah pusat, dan masuk dalam program Jawa Tengah,” ujar Taj Yasin.

Dia menambahkan, pelaksanaan program tersebut melibatkan banyak pihak, di antaranya Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), BKK, Bank Jateng, serta dukungan pemerintah kabupaten dan kota. Sinergi tersebut dinilai efektif dalam menurunkan angka backlog perumahan di Jawa Tengah.

“Alhamdulillah, Jawa Tengah juga mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat, sebagai provinsi dengan capaian terbanyak dalam penanganan backlog perumahan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan menjelaskan, program Ngopeni Omah Nglakoni Sesarengan dirancang sebagai solusi komprehensif, atas berbagai permasalahan sektor perumahan.

Lebih dari itu, program tersebut sebagai wujud komitmen kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin, dalam Ngopeni Nglakoni Jawa Tengah di sektor perumahan.

Menurutnya, bagi MBR yang memiliki penghasilan namun belum memiliki rumah, pemerintah menyediakan solusi melalui program rumah subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Program itu dilaksanakan secara bersama-sama antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah kabupaten, serta Bank Jateng, termasuk dukungan pembebasan BPHTB dan BPPT.

“Untuk MBR yang sudah memiliki lahan tetapi belum mampu membangun rumah, kami bekerja sama dengan BKK BPR melalui program Oemah Lestari. Ini menjadi solusi nyata agar masyarakat bisa memiliki rumah layak,” jelas Boedyo.

Selain itu, bagi masyarakat yang telah memiliki rumah namun kondisinya rusak dan tidak mampu melakukan perbaikan, pemerintah menyediakan bantuan melalui program rehab RTLH. Pemerintah juga menyiapkan solusi relokasi bagi masyarakat yang tinggal di kawasan tidak sesuai ketentuan, serta bantuan perumahan bagi warga terdampak bencana.

“Semua ini kita lakukan sesarengan. Kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, pelaku usaha melalui CSR, hingga Baznas, dikemas dalam satu payung besar program Ngopeni Omah Nglakoni Sesarengan,” jelasnya.

Boedyo berharap, program itu dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat Jawa Tengah. Dia juga mengajak masyarakat untuk ikut menyosialisasikan program tersebut, serta tidak ragu berkonsultasi apabila menghadapi permasalahan perumahan.

“Ini adalah program solusi. Monggo masyarakat ikut menyebarluaskan, dan segera berkonsultasi jika memiliki persoalan perumahan,” pungkasnya. (Wk/Ul, Diskomdigi Jateng)