Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut data pergerakan di wilayahnya mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Namun, Ganjar tetap meminta agar para kades tetap gencar menyosialisasikan aturan PPKM Darurat kepada warga.

Hal itu disampaikan Ganjar, usai mengikuti rakor yang dipimpin Menko Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Pandjaitan, terkait evaluasi Pembatasan Mobilitas Selama PPKM Darurat di Jawa dan Bali, Minggu (11/7/2021). Mobilitas di Jateng selama PPKM Darurat disebut terus mengalami penurunan.

“Tadi Pak Menko mengapresiasi ya, Jawa Tengah lumayan, pergerakannya mulai ada beberapa kabupaten kota yang menguning. Hitamnya tinggal sedikit, sebagian masih merah. Jadi artinya ada kemajuanlah,” kata Ganjar.

Untuk itu, Ganjar berterima kasih kepada jajaran Polda Jateng dan Pangdam IV/Diponegoro, yang membantu dan terus melakukan pendisiplinan, baik di jalan maupun di tempat keramaian. Meski begitu, gubernur menilai akan lebih baik lagi jika kepala daerah di wilayahnya mendorong camat, lurah dan kades untuk turut membantu. Sehingga, pergerakan bisa dikurangi hingga level terkecil.

“Maka kawan-kawan kades saya ajak berikan penjelasan informasi PPKM Darurat kepada warganya untuk tidak bergerak, untuk kurangi pergerakan. Kalau itu bisa dikunci pada level bawah, maka kemungkinan itu akan bisa membantu (menekan) pergerakan itu, dan memang nggak boleh bosen sosialisasinya,” ujarnya.

Catatan lain yang ditemukan dalam evaluasi, lanjut Ganjar, adalah pergerakan di wilayah yang terdapat massa pekerja dengan jumlah banyak. Dalam hal ini yang dimaksud adalah pabrik hingga kawasan industri.

“Makanya kemarin kita minta Apindo untuk ikut ngobrol sama kita bagaimana mengelola itu. Karena faktanya diberikan oleh Pak Luhut tadi, ada beberapa daerah yang kalau malam lampunya masih terang. Itu menunjukkan kalau pergerakan itu betul-betul terjadi. Nah ini yang kita kurangi,” tutur Ganjar.

Dia akan berkoordinasi di tingkat hulu, yakni dengan para CEO atau direktur, untuk benar-benar menaati aturan PPKM Darurat. Misalnya, perusahaan atau industri yang berjalan, sesuai dengan aturan yakni bidang critical dan esensial.

“Maka saya minta bantuan dari para CEO direktur perusahaan, kalau critical ya critical, kalau esensial esensial, nggak perlu ada ketidakbenaran informasilah. Jadi biar kita nanti bisa membantu kelancarannya,” ucap Ganjar.

Hingga hari ini Ganjar menerima banyak laporan masih ada perusahaan atau industri lainnya yang berjalan, namun tidak sesuai dengan kebijakan di masa pandemi.

“Saya khawatir yang tidak esensial nanti diesensialkan, yang (tidak) critical di-critical-kan, akhirnya terjadi nanti pergerakan massanya juga banyak dan kami mendapatkan laporan itu,” tandasnya. (Humas Jateng)