Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

SEMARANG – Inflasi dan serapan anggaran menjadi perhatian Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dalam Rakor Tim Pengendali Inflasi Daerah, yang digelar virtual, Senin (28/11/2022). Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo langsung mengirim dua instruksi ke 35 kota/ kabupaten.

Ganjar menjelaskan, dalam rakor yang rutin digelar tiap senin ini, Mendagri menyoroti penanganan inflasi dan serapan anggaran di beberapa daerah, yang masih rendah.

Terkait inflasi, dia mengatakan ada beberapa komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga di Jawa Tengah. Antara lain telur, beras, dan sejumlah volatile food lain.

“Beberapa komoditas khususnya volatile food ini yang menjadi perhatian. Tadi ada telur, beras, yang mulai merangkak ya. Telur terutama yang merangkak naik. Terus beras yang premium tidak, tapi yang medium juga merangkak naik tinggi,” ujarnya.

Soal beras, Ganjar menyinggung kebijakan impor. Menurutnya, kebijakan ini perlu dipertimbangkan lagi. Kementerian Perdagangan dan Badan Pertahanan Pangan, kata Ganjar, harus duduk bersama.

“Kalau impor ini pasti ramai, akses politiknya akan ke mana-mana. Maka kenapa saya sampaikan Kementan, Kemendag harus duduk bersama termasuk Badan Pangan Nasional dan Bulog, agar kita bisa tahu antara hulu dan hilirnya,” katanya.

Perhitungan juga bisa dilakukan untuk mengetahui kondisi dan stok di tingkat petani. Apalagi saat ini belum masa panen.

“Kalaulah ada stok gabah atau beras di tingkat petani dan itu masih ada, Mendag mengarahkan Bulog bisa membeli dengan harga yang tinggi,” katanya.

Ganjar mengatakan, hal itu adalah model kerja sama yang baik dan bisa dilakukan antara pemerintah daerah, provinsi dan pusat. Terlepas dari itu, gubernur telah menginstruksikan daerah untuk mengambil langkah penanganan inflasi.

“Saya sudah briefing, lakukan operasi pasar kalau memang kurang. Pastikan stok itu tercukupi, pastikan transportasinya bisa membantu, dan kalau itu terjadi,.maka kita akan bergerak bersama dan ini tidak mudah karena sebentar lagi Nataru, trennya akan naik,” tegasnya.

Daerah yang menjadi perhatian adalah Kota Surakarta. Ganjar mengatakan penanganannya tidak bisa sendiri. Daerah penyangga harus turut berpartisipasi.

“Umpama bahan kebutuhan itu disuplai dari Klaten, Sukoharjo, Sragen, Karanganyar, sehingga nanti stabilisasinya bisa dikontrol,” ujarnya.

Ganjar menegaskan, sampai dengan Januari 2023 seluruh daerah harus turun ke lapangan untuk mengecek. Sehingga, bisa menemukan solusi dan langkah mengatasi inflasi tersebut.

“Cek terus di pasar dan kemudian memastikan suplainya ada, harganya bisa terjangkau sehingga kalau ada sesuatu yang naik dan sifatnya drastis cepat dilakukan intervensi,” tegasnya.

Adapun soal serapan anggaran, Ganjar juga mengimbau pemerintah kabupaten/ kota untuk segera menggenjot belanja daerahnya. Termasuk, target pendapatan yang mesti dicapai.

“Ini mesti digenjot, ini sudah bulan November,  masak kemudian serapannya masih kecil. Itu tadi yang didorong agar kita bisa melakukan percepatan,” katanya.

Sebagai informasi inflasi indonesia pada Oktober 2022 terjadi inflasi year on year (y-on-y) sebesar 5,71 persen. Adapun di Jawa Tengah saat ini inflasinya 6,4 persen. (Humas Jateng)*ul