Gubernur Ahmad Luthfi Sudah Bangun 281.312 Rumah Warga Miskin

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi, menunjukkan komitmen kuat dalam mengatasi backlog perumahan. Dari 2025 hingga triwulan I tahun 2026, total sebanyak 281.312 unit rumah bagi warga miskin, telah berhasil dibangun melalui berbagai skema pendanaan.

Pada 2025, pembangunan rumah mencapai 274.514 unit. Jumlah tersebut berasal dari berbagai sumber, yakni APBN sebanyak 14.454 unit, APBD Provinsi Jawa Tengah 17.510 unit, APBD kabupaten/kota 12.830 unit, CSR dan Baznas 4.012 unit, serta sumber pendanaan lainnya sebanyak 219.524 unit. Selain itu, terdapat updating data sebanyak 6.184 unit. Memasuki triwulan I tahun 2026, realisasi pembangunan kembali bertambah sebanyak 6.798 unit. Dengan demikian, total capaian pembangunan rumah warga miskin hingga awal 2026 mencapai 281.312 unit.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan menjelaskan, capaian tersebut merupakan bagian dari upaya pengurangan backlog perumahan di Jawa Tengah.

“Pada akhir tahun 2025, data backlog perumahan di Jawa Tengah tercatat sekitar 1.332.000 unit. Melalui berbagai program kolaboratif, pada tahun 2025 saja berhasil diselesaikan sekitar 274.000 unit, sehingga pada awal 2026 backlog turun menjadi sekitar 1.058.000 unit,” jelasnya, Rabu (6/5/2026).

Menurut Boedyo, angka backlog tersebut menjadi target penyelesaian dalam empat tahun ke depan, di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen. Untuk triwulan I tahun 2026, lanjutnya, capaian penanganan backlog telah mencapai sekitar 6.798 unit, dan diharapkan terus meningkat seiring penguatan kolaborasi lintas sektor.

“Kolaborasi pendanaan terus dilakukan antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/ kota, serta melibatkan pemangku kepentingan lain seperti CSR, Baznas, pelaku usaha, dan masyarakat,” lanjut Boedyo.

Ditambahkan, penanganan backlog mencakup dua aspek utama, yakni backlog kepemilikan (masyarakat yang belum memiliki rumah) dan backlog kelayakan (rumah yang belum layak huni). Program yang dijalankan meliputi pembangunan rumah baru, serta perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Adapun kriteria penerima bantuan didasarkan pada data terpadu, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data lain yang telah diintegrasikan. Selanjutnya, dilakukan verifikasi lapangan, mencakup kepemilikan lahan, kondisi bangunan, seperti atap, lantai, dan dinding.

“Jika memenuhi syarat, bantuan akan segera direalisasikan. Ini menunjukkan perhatian penuh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap pemenuhan kebutuhan perumahan, khususnya bagi masyarakat miskin,” tegasnya.

Program itu juga menjadi bagian dari dukungan terhadap program nasional pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah pusat. Ke depan, Pemprov Jateng menargetkan percepatan penurunan backlog melalui penguatan kolaborasi, dan peningkatan capaian pembangunan setiap tahunnya.

“Program ini juga sebagai langkah dukungan terhadap program pemerintah pusat yakni 3 juta rumah,” ungkap Boedyo.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengatakan, program RTLH adalah wujud nyata kehadiran pemerintah untuk memastikan masyarakat hidup di hunian yang layak, aman, dan sehat.

“Kami akan terus memperkuat kolaborasi, agar semakin banyak warga terbantu dan backlog perumahan di Jawa Tengah bisa ditekan secara bertahap,” ungkap Luthfi.

Menurutnya, penyediaan rumah bagi warga miskin bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi upaya menghadirkan keadilan sosial.

“Kami ingin setiap keluarga di Jawa Tengah memiliki tempat tinggal yang layak, sebagai fondasi untuk hidup lebih sejahtera dan produktif,” ungkap gubernur.

Sementara, warga Desa Sirnoboyo RT 4 RW 1, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri, Subali, mengaku bahagia karena menjadi salah satu penerima bantuan rumah dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

“Saya senang sekali dapat bantuan rumah. Karena memang saya tidak pernah kepikiran akan punya rumah, wong saya ini hanya penjual bakso bakar keliling,” katanya.

Bantuan rumah itu tak hanya mengubah tempat tinggalnya, tetapi juga kualitas hidup keluarganya. Istri dan anaknya kini bisa beraktivitas dengan lebih nyaman. Anak Subali bahkan memiliki ruang yang lebih layak untuk belajar.

“Sekarang lebih nyaman punya rumah sendiri. Kalau dulu masih numpang di rumah mertua. Anak juga lebih semangat belajar,” tandasnya. (Wk, Diskomdigi Jateng/ Humas Jateng) *ul