Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menggenjot penurunan angka kemiskinan dari berbagai sektor. Mulai 2019 ini, pemberdayaan perempuan kepala keluarga menjadi salah satu langkah yang dipilih.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Sri Winarna mengatakan, selama lima tahun memimpin Jateng, Gubernur Ganjar Pranowo tercatat sukses menurunkan angka kemiskinan dari 14,44 persen pada 2013, menjadi 11,32 persen di 2018. Bahkan pada 2018, Jateng tercatat sebagai provinsi yang menurunkan angka kemiskinan terbanyak secara nasional. Meski begitu, upaya terus dilakukan agar dapat mencapai target tujuh persen pada 2023.

Diakui, perempuan yang terpaksa menjadi kepala keluarga mempengaruhi kemiskinan hingga mencapai angka 40 persen. Penyebabnya, faktor pernikahan dini dan perceraian. Hingga kini, pernikahan dini masih menjadi perhatian khusus Pemprov Jateng.

“Kalau perempuan menikah usia anak, lulusan SMP, bagaimanapun mereka tidak bisa bekerja di formal. Kebanyakan informal. Kemudian cerai dan jadi kepala keluarga,” katanya di sela Rapat Koordinasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Tingkat Provinsi di Wisma Perdamaian, Senin (11/2/2019).

Untuk itu, pemerintah terus berusaha menghapuskan segala diskriminasi yang terjadi pada perempuan di tengah hangatnya isu gender, salah satunya dengan PUG. Hal tersebut dilakukan sekaligus jadi upaya pemerintah untuk menekan jumlah pernikahan dini, yang menjadi salah satu biang kemiskinan di Jateng.

Ditambahkan, saat ini jumlah penduduk miskin Jateng sebanyak 3,87 juta jiwa. Padahal, pada awal tahun 2018, jumlah penduduk miskin mencapai 3,90 juta jiwa atau mengalami penurunan sebanyak 29,8 ribu orang dalam setahun. Terdapat 14 daerah yang masuk zona merah kemiskinan, yakni Purworejo, Demak, Brebes, Blora, Rembang, Pemalang, Kebumen, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Wonosobo, Sragen dan Grobogan.

“Prioritas pengarusutamaan gender ini untuk pengentasan kemiskinan di 14 daerah merah kemiskinan. Karena, salah satu kesenjangan perempuan itu di sektor kemiskinan,” papar Sri Winarna.

Dia menyebutkan, pemberdayaan bagi perempuan kepala keluarga dilakukan antara lain dengan memberikan pelatihan literasi, membentuk kelompok simpan pinjam, serta mendukung usaha kecil. Dengan begitu, mereka dapat meningkatkan akses pada program-program perlindungan sosial. Selain pengentasan kemiskinan, penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) juga menjadi pekerjaan rumah yang dibahas dalam rakor PUG tersebut.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, jika menilik capaian Pemprov Jateng dalam menurunkan AKI, program Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng telah berhasil menurunkan AKI sekitar 14 persen per tahun sejak diluncurkan pada 2016. AKI di Jateng pada 2017 adalah 88,58 per 100.000 kelahiran hidup. Padahal, pada 2013 AKI masih berada di titik 118,62 per 100.000 kelahiran hidup.

“Program Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng ini juga agar bisa mencegah kematian anak. Karena ini masa depan Indonesia. Ini manusia yang harus kita siapkan sejak dini,” ujarnya.

Capaian itu, lanjut gubernur, melebihi target dunia yakni Sustainable Development Goals (SDGs) yang menargetkan AKI sekitar tiga persen per tahun atau 90 per 100.000 kelahiran hidup, dan juga melebihi Millennium Development Goals (MDGs) target AKI yang dicanangkan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) adalah 102 per 100.000 kelahiran. PUG menjadi penting agar seluruh kebijakan publik di Jateng mengacu ke sana.

“Karena waktu Millennium Development Goals beberapa poin tidak tercapai, maka sekarang kita sudah melambung ke SDGs makin berat lagi,” tandasnya.

Penulis : Ib, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Foto : Sl, Humas Jateng

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin