Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Salatiga – Pembangunan fisik Gedung Sekretariat Daerah Kota Salatiga berhasil tuntas pada tahun anggaran 2016, meski sebelumnya pembangunan gedung empat lantai itu sempat tertunda selama tiga tahun. Gedung Setda Kota Salatiga yang baru makin unik karena bangunan antik di sekelilingnya masih dipertahankan sebagai wujud pelestarian warisan budaya.

“Gedung Setda yang baru ini telah direncanakan sejak tahun 2013. Sempat tertunda selama tiga tahun dan baru dimulai pembangunan secara fisik sekitar bulan Juni. Jadi selama enam bulan gedung ini bisa berdiri. Itu berkat kerja keras teman-teman Pemkot dan rekanan yang memang kami kejar-kejar untuk selesai tepat waktu pada tahun anggaran 2016,” terang Penjabat Wali Kota Salatiga Achmad Rofai saat mendampingi Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP pada Peresmian Gedung Sekretariat Daerah dan Kegiatan Fisik Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2016, di Kompleks Setda Kota Salatiga, Rabu (18/5).

Rofai berkomitmen, pembangunan gedung baru akan meningkatkan kinerja mereka. Terutama dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

“Pembangunan sarana fisik merupakan penunjang dalam melaksanakan tugas ASN di Pemkot Salatiga. Namun yang lebih penting adalah komitmen kami dalam menyukseskan program pembangunan di Kota Salatiga, sekaligus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujarnya.

Senada dengan Rofai, Gubernur Ganjar Pranowo menegaskan, pembangunan gedung baru hendaknya tidak hanya membuat ASN Pemkot Salatiga dapat bekerja secara lebih nyaman. Mereka juga dituntut untuk menjunjung integritas dan bekerja secara akuntabel. Berikan pelayanan publik yang berkualitas dan inovatif.

“Tentu adanya gedung ini tidak hanya menambah kenyamanan ASN di Kota Salatiga. Gedungnya bagus, layanannya harus lebih bagus. Itu pasti jadi harapan rakyat. Pelayanannya jadi lebih mudah, murah, cepat. Ke dalamnya juga bagaimana integitas dan akuntabilitas kita dorong. Ini PR satu paket yang harus kita kerjakan,” tegasnya.

Orang nomor satu di Jawa Tengah itu mencontohkan, peningkatan kualitas kerja diwujudkan dengan kemampuan pemerintah daerah untuk berinovasi. Seperti Pemkab Grobogan yang tidak hanya mengandalkan APBD untuk memperbaiki infrastruktur. Bupati berinisiatif menggandeng perbankan atau sumber lainnya untuk bergotong royong membiayai perbaikan infrastruktur.

“Grobogan jalannya lumayan hancur. Tapi pemkabnya responnya bagus. Anggaran yang terbatas itu dilakukan inovasi pembiayaan. Mereka mencoba mencari sumber pembiayaan dari luar. Dia menggandeng perbankan dan sumber lain yang bisa didorong. Ini menurut saya kepala daerahnya berani menerobos. Tinggal minta persetujuan DPRD,” ungkap alumnus UGM itu.

Contoh serupa juga dapat dipelajari dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ganjar berharap contoh-contoh tersebut dapat menginspirasi kepala daerah untuk tidak takut berinovasi.

“Saya belajar dari Pemprov Jatim memperoleh penghargaan dalam perencanaan karena tidak menggunakan biaya dari APBD tapi bekerja sama dengan badan usaha. Itu bisa terkapitalisasi anggaran untuk memberikan fasilitas air bersih sampai Rp 2 miliar lebih. Kalau nanti Salatiga insya Allah kepala daerahnya akan kita lantik, OPD bisa mendorong wali kota dan wakil wali kota terpilih untuk menerapkan pola pembiayaan ini,” harapnya.

Penulis : Ar, Humas Jateng

Editor  : Ul, Diskominfo

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin