Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

SEMARANG – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lebih meningkatkan lagi kolaborasi dalam melakukan upaya pengentasan kemiskinan. Utamanya di 17 kabupaten yang masuk kategori miskin ekstrem, antara lain Banjarnegara, Pemalang, Blora, dan Rembang.

Saat membuka Rapat Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, di Grhadhika Bhakti Praja, Selasa (7/9/2023), Sekda menyampaikan, ketika pemerintah turun di suatu daerah untuk mengentaskan kemiskinan, sebetulnya seluruh basis data ada di tempat tersebut.

“Kalau kita bicara masalah kemiskinan, sebetulnya basis datanya di satu tempat. Di desa itu, begitu bicara masalah kemiskinan, pasti juga bicara, di situ pasti ada stunting, di situ pasti ada angka anak putus sekolah. Maksud kami adalah, kita begitu terjun ke sana, mohon itu semuanya di-cover,” pesan Sekda.

Berbekal data yang ada, antar-OPD bisa berjalan bersama untuk menyelesaikan semua permasalahan kemiskinan. Dengan begitu, upaya pengentasannya tidak parsial.

“Jadi tidak parsial-parsial ke situ. Jadi kolaborasinya kita lakukan bersama, supaya begitu kita masuk ke sasaran, semua problem yang menjadi kewajiban kita untuk menyelesaikan, bisa kita lakukan di sana,” katanya.

Sekda juga mengatakan, data yang valid merupakan senjata penting untuk mengambil kebijakan yang tepat dalam pengentasan kemiskinan. Dengan data yang valid, pemerintah akan lebih bisa akseleratif menyelesaikan berbagai persoalan yang terkait dengan kemiskinan.

Untuk mencapai target pengentasan kemiskinan ekstrem di angka 0, lanjutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengerahkan berbagai sumber daya yang ada. Baik dari APBN, APBD maupun sumber-sumber lain seperti CSR dan Baznas. (Humas Jateng)*ul