Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

SEMARANG – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mendukung pencegahan korupsi yang terus digaungkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Termasuk, di antaranya bertekad untuk memberikan pelayanan publik yang bagus tanpa korupsi.

“Saya mengimbau agar kita semua melakukan pencegahan dan melawan korupsi, gratifikasi dan pungli, serta berikan pelayanan publik yang harus berintegritas kepada masyarakat. Jadi ingat, tugas kita adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Nana, pembukaan Roadshow Bus KPK 2024 dan Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terkait Penyelenggaraan Pelayanan Publik Provinsi Jateng, di Gradhika Bhakti Praja, Kamis (11/7/2024).

Menurutnya, hal itu dilakukan sebagai upaya optimal pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat. Sebab itu menjadi tugas pokok atau utama pemerintah. Nana menuturkan, korupsi bagi Bangsa Indonesia menghambat pembangunan dan memperparah angka kemiskinan. Jika dibiarkan terus berlangsung dan tanpa tindakan, maka korupsi akan membuat negara dalam bahaya kehancuran dan merugikan keuangan negara.

“Memberantas korupsi, tentunya ini harus dilakukan secara bersama-sama dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Jangan sampai membuka kesempatan orang melakukan korupsi,” tegas Nana.

Ditambahkan, guna mendukung program KPK, pada 2023 Pemprov Jateng juga telah membentuk 30 desa antikorupsi. Dan, 2024 ini pihaknya akan replikasi hal serupa di 372 desa pada 29 kabupaten dan kota.

“Tentunya, saya pun berharap kegiatan ini juga dilakukan di kabupaten dan kota,atau minimal kerja sama dengan Pemprov Jawa Tengah. Dan saat ini, Kota Surakarta ini sudah menuju menjadi kota antikorupsi dengan pembinaan dari KPK. Kita harapkan ke depan akan semakin banyak kota dan kabupaten menuju kota antikorupsi,” ujarnya.

Selain itu, OPD di Jawa Tengah juga telah melakukan deklarasi pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yang menjadi bagian dari akselerasi mencapai sasaran reformasi birokrasi.

Jajaran pimpinan OPD bersama pasangannya, terang Nana, juga telah ikut serta Bimbingan Teknis Keluarga Berintegritas. Dia pun telah mengikuti kegiatan serupa yang digelar KPK, saat di Jakarta.

“Saya sangat berterima kasih, adanya kegiatan KPK ini. Apalagi pencegahan lebih baik daripada penindakan. Ini harus dilaksanakan karena melibatkan masyarakat,” imbuhnya.

Nana membeberkan, saat ini sebagian besar wilayah di Jateng juga telah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP). Dari total kabupaten kota di Jateng, 33 pemda telah memiliki MPP. Jika dihitung lebih 95 persen pemda di Jateng telah memiliki MPP. Pelayanannya juga telah dilakukan secara digital, sehingga pemanfaatannya bisa maksimal tanpa pungli.

Nana menyinggung, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga pernah menerima penghargaan Digital Government Award dari Presiden RI Joko Widodo, sebagai provinsi dengan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tertinggi. Berdasarkan evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), indeks SPBE Jateng mencapai angka 4,26 dengan predikat memuaskan.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menambahkan, pihaknya bersama pihak terkait berupaya terus melakukan pemberantasan korupsi, terutama pada pelayanan publik, agar tidak terjadi penyelewengan atau tindakan koruptif.

“Kami berupaya meningkatkan layanan publik, dan menutup peluang terjadinya pungli,” katanya.

Alexander Marwata berharap, pemimpin daerah bisa menjadi contoh dalam pemberantasan korupsi. Sebab, sosok mereka adalah keteladanan bagi jajaran dan masyarakatnya. Mengingat perannya yang penting maka pemimpin harus bisa melakukan hal tersebut.

“Saya pikir yang paling utama dalam pemberantasan korupsi adalah keteladanan pimpinan. Sistem yang baik saja tidak cukup, kalau kita tidak punya pimpinan yang baik. Sistem yang baik, kalau para pelaku korupsi bersekongkol, jebol. Tapi kalau kita punya pemimpin yang baik, ada peluang untuk korupsi, dia tidak memanfaatkan, meskipun dia tahu bisa korupsi tanpa ketahuan. Kalau kita punya pemimpin yang berkompeten dan berintegritas, dia tidak memanfaatkan itu. Maka penting sekali kita bisa memilih pemimpin yang baik,” ujarnya.

Berkaitan dengan Pilkada Serentak November 2024, KPK mengajak masyarakat agar memilih pemimpin yang baik dan berintegritas. Sehingga, kalau nanti ada calon kepala daerah yang menawarkan duit atau membeli suara, agar ditolak.

“Kita pilih pimpinan kita, para kepala daerah yang baik dan berintegritas. Kalau misalnya ada calon kepala daerah yang menawarkan duit untuk membeli suara, tolaklah. Karena kalau sampai masyarakat menerima uang dari para calon itu, maka secara tidak langsung masyarakat mendorongnya nanti saat menjabat, untuk korupsi,” jelasnya. (Ak/Ul, Diskominfo Jateng)

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin