Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

WONOGIRI – Warga Desa Tukulrejo, Kecamatan Giriwoyo mengaku ikhlas tanahnya terkena proyek strategis nasional (PSN) saluran irigasi Pidekso. Selain untuk kepentingan umum, mereka berharap nilai ganti rugi bisa menyejahterakan mereka.

Seperti diungkapkan Karno, warga Tukulrejo. Ia mengaku dua kali terkena PSN Bendung Pidekso. Pertama, saat pembangunan tubuh bendung pada 2018, dan kini tanahnya masuk dalam rencana pembangunan irigasi Pidekso.

“Alhamdulillah (uang ganti rugi bendung Pidekso) mencukupi. Ya buat memperbaiki rumah dan beli rumah di Jakarta. Tapi sekarang sudah habis,” ujarnya, seusai sosialisasi pengadaan tanah untuk pembangunan irigasi Pidekso, di Desa Tukulrejo, Jumat (29/7/2022).

Karno mengatakan, selain ganti rugi, pembangunan saluran irigasi Pidekso bermanfaat untuk usaha taninya. Sebab, selama ini dia hanya bisa dua kali tanam. Dengan pembangunan saluran irigasi yang rencananya dimulai 2023, ia berharap bisa tiga kali tanam.

“Selama ini airnya kurang. Kalau sawah dekat sungai bisa nyedot air. Kalau jauh kan tadah hujan, dua kali panen,” urainya.

Hal serupa diungkapkan oleh  Aris, warga setempat. Menurutnya, dulu saat pembangunan bendung Pidekso, rumah dan kebunnya juga terkena proyek.

“Alhamdulillah sudah ada gantinya untuk rumah dan tanahnya,” paparnya.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Irigasi Pidekso Anisa Hayu mengatakan, irigasi itu akan digabungkan dengan pengairan yang sudah ada. Total ada 22 daerah irigasi eksisting yang ada.

“Ini akan menjadi saluran premier yang menggabungkan daerah irigasi yang sudah eksisting, terdiri dari lima saluran sekunder, dan 61 saluran tersier. Area irigasi potensial 1.500 hektare. Harapannya ketika kemarau tinggi bisa mengaliri 1.194 hektare atau 74 persen,” ungkapnya.

Perwakilan tim pengadaan tanah untuk kepentingan umum DI Irigasi Pidekso, Hariyono, meminta masyarakat tak gampang percaya pada bujuk rayu oknum. Ia menyebut, setiap kali ada perkembangan, pemerintah selalu memberi update, baik melalui kepala desa ataupun tim pengadaan yang ada di wilayah. (Pd/Ul, Diskominfo Jateng)