Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

BANYUMAS – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengecek pelaksanaan vaksinasi di Pondok Pesantren Attaujieh Al Islami 2, Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas dan Pondok Pesantren Tanhibul Ghofilin Banjarnegara, Selasa (31/8/2021). Di tempat itu, dia menerima laporan adanya Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak bisa diinput karena tak terdaftar atau sudah dipakai orang lain.

Petugas Puskesmas Kebasen yang bertugas di Pondok Pesantren Attaujieh Al Islami 2, Sintia mengatakan, hingga pukul 11.30 WIB, ada sekitar 20 santri yang NIK-nya ketika diinput bermasalah. Antara lain karena tidak terdaftar di Peduli Lindungi, diketahui diinput di tempat lain, atau nama yang tertera di NIK berbeda dengan yang dibaca petugas.

“(Kami) input NIK dapat data dari KK dan fotokopi KTP, kemudian ada beberapa yang memang tidak bisa diinput, tapi kami bisa siasati dengan diberikan kartu manual. Jadi tidak ter-record di tiket vaksinasi, tapi mendapat kartu manual,” tutur Sintia kepada wagub.

Namun, imbuhnya, kini cara itu tidak bisa digunakan. Sebab, aplikasi PrimaryCare (PCare) sekarang terhubung dengan Peduli Lindungi dan data kependudukan dan pencatatan sipil pusat.

“Pcare dulu, ketika dicek, tidak ada datanya masih bisa kita edit manual. Sekarang tidak bisa karena sudah terhubung dengan Disdukcapil. Kurang lebih (sudah) dalam lima hari ini,” terang Sintia.

Hal yang sama dijumpai ketika mengecek pelaksanaan vaksinasi di Ponpes Tanhibul Ghofilin. Koordinator kegiatan vaksinasi dari Polres Banjarnegara, dr Hening menyampaikan, ada tujuh santri yang NIK-nya tidak bisa diinput.

Merespon kendala tersebut, Wagub Taj Yasin mengatakan memang diperlukan sinkronisasi data antara Disdukcapil, Dinas Kesehatan, dan BPJS Kesehatan. Petugas yang meng-entry pun harus betul-betul teliti.

Gus Yasin, sapaan akrabnya, juga sudah melihat adanya upaya dari pemerintah pusat untuk terus melakukan perbaikan data. Salah satunya, sistem input yang tidak bisa lagi dilakukan secara manual.

“Kalau dulu masih bisa entry manual. Artinya ini ada perbaikan-perbaikan. Kesalahan-kesalahan terus kita tutup, kita cari solusinya, kita perbaiki, sehingga saat ini sudah tidak bisa entry manual. Dan itu Insyaallah kalau tidak bisa entry manual, akan lebih tepat sasaran lagi terhadap NIK-nya,” kata dia.

Sebagai informasi, ada tiga aplikasi yang digunakan pemerintah untuk mendukung satu data vaksinasi Covid-19 lintas kementerian dan lembaga. Tiga aplikasi itu adalah aplikasi PeduliLindungi, PrimaryCare, dan SMILE.

Aplikasi PeduliLindungi dari Kementerian Kominfo dan Kementerian BUMN berfungsi untuk melakukan registrasi ulang masyarakat penerima vaksin Covid-19., PrimaryCare dari BPJS Kesehatan untuk mencatat hasil vaksinasi. Sedangkan aplikasi SMILE dari Kementerian Kesehatan dan United Nation Development Program (UNDP) untuk memonitor distribusi vaksin dari tingkat provinsi hingga ke setiap fasilitas layanan kesehatan di seluruh Indonesia. (Humas Jateng)